.
LAMONGAN, Reportase INC – Nursalem, aktifis kawakan Lamongan, pada saat ditemui oleh reportaseindomesianews.com angkat bicara: “Penyebab tidak berkualitasnya pembangunan di Lamongan”.
“Dari 3 triliun anggaran kabupaten Lamongan tiap tahun. Yang digunakan untuk pembangunan fisik hampir 1 triliunan. Sebenarnya sudah cukup banyak nilainya”.
Tapi mengapa masyarakat masih banyak mengeluh dengan hasil pembangunan ini. Terutama pembangunan infrastrukturnya.
“Ada banyak variabel yang menyebabkan rendahnya kualitas pengerjaan di Lamongan. Terutama adalah banyak proyek yang tidak dikerjakan sendiri. Tapi di sub kan ke orang lain. Bahkan ada yang yang berpindah tangan sub 2 sampai 3 kali”.
“Bahkan banyak kita temui, pelaksana terbawah yang di lapangan tidak mempunyai modal apa2 untuk mengerjakannya, sehingga material pun hutang, bahkan para pekerja tukang kuli nya banyak yang mengeluh tersendat upahnya”.
“Dampak yang miris adalah tanggung jawab moral pelaksana menjadi tidak ada terhadap kualitas proyek itu. Karena merasa bukan miliknya. Dan kalau ada apa2 yang tanggung jawab kan bendera CV nya, bukan mereka”.
“Selain itu bagaimana bisa berkualitas pengerjaan itu karena yang punya bendera jelas minta fee sebagai biaya upah bendera, sedangkan pelaksana harus mencari keuntungan sendiri juga”.
“Belum lagi kalau di tambah ada makelar yang mengantarkan agar yang punya bendera CV mendapat penunjukan pekerjaan dari berbagai dinas terkait. Dan makelar juga harus mendapat fee dari mediasi ini”.
“Maka pemerintah kabupaten harus berani memulai memberikan sanksi apabila sebuah proyek diketahui tidak dikerjakan sendiri. Agar meminimalisir biaya fee dan biaya politiknya, serta secara tidak langsung kualitas pekerjaaan akan semakin membaik”.
“Inilah tantangan bapak bupati Lamongan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa beliau akan bisa menjamin kualitas dan mutu pengerjaan proyek di Lamongan”, pungkasnya.
(Had/Muchsan/red)
