LAMONGAN, Reportase INC – Banyaknya karyawan PT Citi Plumb yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena alasan orderan sepi semakin menunjukkan pihak managemen perusahaan tidak berpihak pada kepentingan buruh dan cenderung merugikan.
Pabrik yang melakukan kegiatannya sejak tahun 2017 di desa Plosowahyu kecamatan Lamongan – Kabupaten Lamongan ini diduga telah di manfaatkan oleh oknum yang mencoba “bermain” mengambil keuntungan dengan melakukan jual beli karyawan untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut.
Sehingga hal ini bisa menimbulkan PHK karyawan atas kepentingan jual beli tersebut.
Kadisnaker Lamongan, Agus Cahyono saat di konfirmasi oleh awak media akan adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT Citi Plumb pihaknya masih belum terima laporan dari pihak perusahaan dan masih cari info terkait hal itu.
“Belum ada laporan, teman-teman masih cari info.
Karena kan kita belum tahu duduk persoalanya. Ya, kita perintahkan teman-teman bidang yg terkait cari info paling tidak ada upaya penyelesaian dulu antara pekerja dan perusahaan” jelas Agus Cahyono pada Jamal tv crew.
Agus Cahyono menambahkan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menurunkan jajarannya untuk menelusuri benar tidaknya buruh pabrik yang di PHK karena alasan orderan sepi.
“Segera akan kita telusuri dalam waktu dekat” pungkasnya.
Senyampang dengan pernyataan di atas, Kades Plosowahyu, Agus Susanto mengharapkan pihak Disnaker Lamongan harus hadir mencarikan solusi terbaik untuk para karyawan pabrik yang terkena PHK.
“Saya mengharapkan Disnaker Lamongan lebih proaktif dalam menyikapi setiap kebijakan perusahaan yang sekiranya merugikan karyawan, apalagi karyawan yang berasal dari lingkungan dimana pabrik itu berdiri. Karena itu bisa menjadi isu sensitif.
Pemerintah harus hadir untuk memberikan kepastian, kenyamanan, perlindungan, pengayoman hukum bagi pekerja lokal”, tegas Kades Agus Susanto.
Sementara itu menanggapi akan adanya PHK tersebut di atas, Nur salim aktivis yang setia mendampingi para kaum tertindas dalam hal ini buruh pabrik PT Citi Plumb, mengatakan bahwa dirinya menyesalkan akan adanya kebijakan perusahaan yang sangat merugikan karyawan.
“Disnaker sudah beberapa kali di ajak koordinasi oleh kepala desa plosowahyu. Bahkan di undang pertemuan di balai desa. Ini menunjukkan ada oknum di Disnaker yang mempunyai kepentingan ( membela ) perusahaan. Bukan netral di antara kedua belah pihak”, ujar Nur salim.
(Busro / San / red)
