PROBOLINGGO, Reportase INC – Dengan adanya OTT yang dilakukan oleh KPK RI atas kasus dana hibah di Kantor DPRD Jatim yang melibatkan Oknum Wakil Ketua Dewan dari fraksi Golkar menjadi sorotan dari berbagai kalangan aktivis anti korupsi mulai dari tingkat nasional sampai tingkat daerah.
Peristiwa ini tentunya sangat memilukan bagi warga Jawa Timur karena wakil kita yang dipercaya malah melakukan perbuatan yang sangat merugikan rakyat terutama yang berada di level grassroot. Apalagi terjadi diawal tahun hangat-hangatnya tahun politik yang berujung terjadinya krisis kepercayaan rakyat terhadap wakil – wakilnya di dewan mengakibatkan transaksi politik uang makin merajalela sehingga melumpuhkan demokrasi dan pembangunan fisik dan mental semakin tak terarah.
Peristiwa ini tak luput pula dari perhatian Pegiat Anti Korupsi dari DPK Lumbung Informasi Rakyat Paiton M. Fadol selaku Camat LIRA Paiton mengatakan, “Saya apresiasi yang dilakukan oleh KPK RI terhadap oknum wakil ketua DPRD belum lama ini atas kasus dana hibah yang dibayarkan didepan melalui sistem persentase yang harus disepakati dari awal oleh kedua belah pihak”, kata Fadol saat dikonfirmasi dikediamannya, Jum’at (30/12/22).
Masih kata Fadol, Dana hibah yang diturunkan untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana sebagai keberlangsungan kehidupan rakyat mencapai adil dan makmur malah dipotong 40 persen oleh oknum pejabat negara sungguh sangat mengerikan.
“Pemotongan dana hibah bukan hanya 40 persen saja tapi malah lebih bila dana hibah itu turun karena pelaksana dana hibah dibawah juga ikut memotong”, ujarnya
Lebih lanjut, Transaksi persentase sudah terstruktur dan bukan menjadi rahasia umum lagi dibayarkan didepan tanpa bukti pembayaran agar pihak yang tidak beruntung mendapatkan dana hibah tidak dapat melakukan penuntutan secara hukum”, kata Camat LIRA Paiton yang juga Petani Muda yang sukses.
Ia juga mendukung OTT yang yang dilakukan KPK RI terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak tapi juga mengusut tuntas terhadap dugaan korupsi terhadap dinas terkait diantaranya yaitu :
1. Dinas Pendidikan (Non Bos) Rp. 166.902.959.200,-., 2. Dinas Pendidikan (Bos) Rp. 875.571.928.000,-.,
3. Dinas Kesehatan, Rp. 140.143.610,-,
4. Dinas pekerjaan umum bina marga Rp. 356.892.500.000,-, 5. 5. Dinas pekerjaan umum sumber daya air, Rp. 81.774.945.000,-.,
6 Dinas perumahan rakyat dan kawasan pemukiman dan cipta karya, Rp.
240.295.000.000,-,
7. Bakesbangpol, Rp. 37.211.394.71,-, 8.Biro administrasi perekonomian, Rp. 8.178.400.000,-, Biro 9. administrasi pembangunan Rp. 337.280.000.000, Biro 10. administrasi dan sosial, Rp. 895.188.273.957,-
11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Rp. 1.225.000.000,-,
12. Biro administrasi dan pembangunan Rp. 337.280.000.000,-. Semua yang dilakukan agar kehidupan rakyat khususnya Jawa Timur mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan Keadilan terwujud.
(Hendra)