BOJONEGORO, Reportase INC –
Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) bakal menggelar demo di depan Kejaksaan Negeri Bojonegoro, jika mantan Bupati Bojonegoro 2018-2023 Anna Mu’awanah tidak juga diperiksa dalam waktu dekat. Kejari Bojonegoro tengah menyidik kasus dugaan korupsi pengadaan mobil siaga desa TA 2022. Namun prosesnya sangat lamban dan berputar-putar tanpa perkembangan berarti.
“Kasus Mobil Siaga Desa yang sudah mulai diproses akhir 2023 itu mestinya sudah masuk sidang. Tapi ini tidak jelas ujungnya, berputar-putar doang, bahkan hingga saat ini belum diumumkan siapa tersangka meski sudah berstatus penyidikan,” kata Ketua FKMB, Edy Susilo SSos kepada media Kamis (25/7).
Menurut Edy, lambannya proses hukum kasus mobil siaga itu diduga lantaran adanya intervensi dari pihak lain yang punya kekuatan politik di pusat. Aparatur kejaksaan macam tidak berdaya dibuatnya. “Bahkan Anna Mu’awanah sebagai bupati yang mengambil kebijakan itu juga belum pernah diperiksa, ” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Edy, FKMB akan mendesak aparat kejaksaan untuk memeriksa Anna Mu’awanah secepatnya. Diyakini Anna adalah otak digolkannya proyek pengadaan mobil siaga desa tersebut, yang dianggarkan melalui APBD Perubahan TA 2022.
“Apakah dalam memutuskan proyek tersebut telah didahului studi kelayakan. Kalau muncul tiba-tiba di APBD Perubahan berarti tidak direncanakan sejak awal. Padahal proyek penganggaran setiap program itu jelas mekanismenya. Artinya dengan otoritas dan kewenangan bupati lah proyek tersebut dijalankan,” jelas Edy.
Lebih lanjut Mahasiswa Magister Hukum Unitomo Surabaya itu menjelaskan, karena prosesnya merupakan keputusan atas previled bupati, maka ketika terjadi masalah hukum sangat patutlah pengambil kebijakannya untuk diperiksa. “Karena ada dugaan korupsi itulah maka sangat penting memeriksa Anna, bagaimana proses penganggarannya,” tegas Edy.
Edy juga menyatakan keheranan atas kinerja kejaksaan yang tidak banyak mengalami perkembangan. Salah satu poin seharusnya sudah didapatkan adalah angka kerugian keuangan negara melalui hasil audit BPKP. “Ini juga jadi pertanyaan, apakah kejaksaan sudah mengajukan audit ke BPKP untuk menghitung potensi korupsinya, ada tidaknya? Mengapa seperti terbelenggu?” urainya.
Berlarut-larut nya proses hukum dugaan korupsi pengadaan mobil siaga desa oleh kejari Bojonegoro membuat banyak pihak geram. Masalahnya masih banyak dugaan korupsi lainnya yang diduga melibatkan langsung bupati tidak berjalan, salah satunya Anggaran Bantuan Petani Mandiri yang juga sudah sempat diperiksa beberapa pejabat terkait.
“Mandegnya proses hukum ini diduga karena adanya intervensi. Maka itu kami akan mendesak dengan menggelar aksi demo dalam waktu dekat. Kami minta Anna Mu’awanah diperiksa secepatnya.” tambah Edy.
(Had/redaksi)
