TUBAN, Reportase INC — Menarik sekaligus menjadi pertanyaan tersendiri bagi publik. Setelah pemberitaan mengenai kembali beroperasinya Cafe Jagad dan keheningan Kapolsek Parengan Iptu Ramelan dimuat dan menyebar luas, baru kemudian pihak terkait memberikan penjelasan. Saat dikonfirmasi awak media pasca terbitnya pemberitaan tersebut, Kapolsek Parengan Iptu Ramelan akhirnya menyampaikan:
”Ya Mas, makasih. Itu kemarin sudah disidangkan tipiring di Pengadilan Negeri Tuban,” ucap singkat Iptu Ramelan.
Namun jawaban tersebut kini justru memunculkan pertanyaan baru yang tak kalah penting: mengapa harus menunggu pemberitaan naik baru ada penjelasan? Beberapa hari sebelum pemberitaan dimuat, awak media sudah berusaha meminta keterangan yang sama. Namun saat itu yang diterima hanyalah keheningan. Tidak ada informasi, tidak ada penjelasan, dan tidak ada kejelasan apa pun kepada publik.
Baru ketika masyarakat mulai bertanya-tanya melalui pemberitaan, barulah informasi tersebut muncul. Ini memunculkan kesan bahwa transparansi bukanlah prioritas — melainkan sesuatu yang baru dilakukan ketika sorotan publik sudah tak bisa dihindari. Warga berhak bertanya: jika memang sudah ada proses hukum yang berjalan, mengapa tidak disampaikan sejak awal? Mengapa harus ditunggu sampai ada yang memberitakan dulu baru ada penjelasan?
”Kalau memang sudah ada proses hukumnya, seharusnya itu disampaikan sejak awal. Bukan ditahan lalu keluar begitu ada yang bertanya lewat pemberitaan. Informasi publik itu milik rakyat, bukan hak istimewa yang baru boleh diberikan saat terpaksa,” ungkap salah satu warga yang memantau perkembangan ini.
Masyarakat tidak menolak proses hukum yang sedang berjalan. Justru mereka mendukung adanya penyelesaian yang benar dan sesuai aturan. Namun yang dipertanyakan adalah keterbukaan dan ketepatan waktu informasi. Jawaban yang benar namun terlambat, sama saja dengan ketidakjelasan yang berkepanjangan.
Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dan sajikan secara berkelanjutan. Ruang hak jawab kami sediakan seluas-luasnya, sebagai wujud komitmen redaksi terhadap akuntabilitas dan keadilan informasi.”
(San)

















