LAMONGAN, Reportase INC – Sejumlah petani tembakau di Kabupaten Lamongan mengkritik kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2026.
Mereka menilai dana cukai tersebut tidak diprioritaskan untuk petani tembakau, melainkan tersebar ke sektor lain di luar industri pertembakauan.
Kritik muncul setelah Pemkab Lamongan memakai DBHCHT untuk membiayai BPJS Ketenagakerjaan bagi 58.000 pekerja rentan pada 12 November 2026. Dari jumlah tersebut, lebih dari 26.000 penerima berasal dari luar sektor tembakau, seperti rohaniawan, nelayan, pelaku usaha perikanan, dan pengemudi ojek online.
Perwakilan petani kecewa karena anggaran dari sektor pertembakauan dibagi ke banyak kelompok.
Mereka menilai pemerintah daerah seharusnya memprioritaskan kebutuhan dasar petani tembakau.
“Dana bagi hasil cukai ini asalnya dari sektor tembakau, tapi dalam pengelolaannya kami merasa tidak diprioritaskan.
Anggaran justru dihambur-hamburkan untuk membiayai sektor lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertembakauan,” kata Bambang, petani tembakau.
Bambang menambahkan, petani masih membutuhkan dukungan langsung di lapangan.
“Kami butuh subsidi pupuk, alat pertanian, perbaikan irigasi lahan. Kalau DBHCHT terus dipecah-pecah ke sektor non-tembakau, kesejahteraan petani tembakau tidak akan pernah meningkat,” ujarnya.
Petani meminta Pemkab Lamongan dan dinas terkait mengevaluasi arah pemanfaatan DBHCHT untuk tahun anggaran berikutnya.
Mereka mendesak porsi anggaran difokuskan kembali pada produktivitas, kualitas panen, dan kesejahteraan masyarakat pertembakauan.
(Had/Redaksi)

















