JATIM, Reportase INC – “Jangan pernah menantang atau meremehkan rakyat”, barangkali menjadi pelajaran paling penting yang dapat dipetik dalam kondisi saat ini, meluapnya amarah masyarakat di berbagai kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Makassar dan beberapa kota lainnya. Luapan kekecewaan masyarakat tidak lagi sekadar ungkapan protes, tetapi telah berubah menjadi ungkapan kemarahan.
Ada dua faktor penyebabnya. Pertama, menurunnya kualitas hidup akibat tekanan ekonomi. Kedua, buruknya perilaku elit politik. Sementara itu, konsistensi aparat untuk bertindak represif dalam menanggapi protes masyarakat justru berakibat fatal, yakni kematian Affan Kurniawan dalam cara yang sangat tragis. Affan Kurniawan, seorang pekerja ojek online, meninggal karena ditabrak rantis Brimob. Kemarahan masyarakat pun menemukan momentumnya. Kematian Affan Kurniawan mendorong solidaritas di antara massa rakyat yang lebih luas, dan membuat demonstrasi menjadi semakin ekspresif.
“Ketololan” elit politik, meminjam ungkapan Ahmad Saroni ketika menyebut masyarakat yang menghendaki pembubaran DPR RI sebagai “orang tolol sedunia”, telah membuat kemarahan rakyat terus berulang. Arogansi kekuasaan membuat mereka tidak peka terhadap kritik, bahkan menantang para pengritiknya. Kritik dianggap sebagai irasionalitas masyarakat yang bodoh sehingga tidak perlu ditanggapi secara seksama. Ada begitu banyak contoh yang dapat dikemukakan dalam hal ini. Tagar di media sosial “#KaburSajaDulu”, misalnya, direspon dengan ungkapan “kurang cinta tanah air”, “jika perlu tidak perlu balik”, “cermin anak muda gampang putus asa”, dan sebagainya. Puncaknya, tentu saja, pernyataan dan sikap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menanggapi tuntutan dan kritik masyarakat terhadap pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia”. Berjalin dengan kondisi lainnya, kemarahan rakyat menjadi tak terbendung.
Dalam sejarah Indonesia merdeka, perlawanan dan kemarahan masyarakat sebagaimana terjadi saat ini bukanlah hal baru. Namun, mempunyai sejarah yang panjang. Arief Budiman (2005) mencatat bahwa gerakan perlawanan terhadap kekuasaan terus muncul ketika hak-hak mereka ditindas seperti perlawanan petani Kedung Ombo (1989), kasus Nipah di Madura (1993), pemogokan buruh di Medan (1994), perlawanan PDI pimpinan Megawati (1996) dan perlawanan atas kuningisasi di Solo (1997). Gerakan perlawanan itu terjadi pada era Orde Baru, dan puncaknya adalah gerakan reformasi 1998 yang dimotori oleh mahasiswa. Ini belum termasuk gerakan ataupun perlawanan korektif sebelum era tahun 1990an seperti demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada 15-16 Januari 1974. Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Malapetaka Lima Belas Januari (Malari) ini kemudian direspon dengan kebijakan pemerintah pada 1978 dalam bentuk Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dengan cara membentuk Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Tujuan kebijakan tersebut adalah mendorong kampus untuk lebih fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak terlibat dalam kehidupan politik praktis. Namun, sikap kritis mahasiswa tidak pernah surut. Buktinya, pada 1998, gerakan mahasiswa mampu menjatuhkan rezim otoriter yang telah berkuasa selama kurang lebih 3 dekade.
Ada dua pelajaran penting yang dapat diambil dari sejarah perlawanan rakyat Indonesia sebagaimana dipaparkan di atas. Pertama, tindakan represif aparat tidak pernah mampu membungkam perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang menginjak-injak hak mereka. Pelajaran kedua adalah militansi aktor-aktor demokrasi dalam sejarah Indonesia telah berhasil menumbangkan rezim-rezim otoriter. Meskipun gerakan perlawanan rakyat (termasuk di dalamnya mahasiswa) bukanlah satu-satunya faktor tunggal, tetapi sulit dibantah bahwa kejatuhan Soekarno pada pertengahan 1960an adalah kontribusi gerakan mahasiswa.
Perlawanan mahasiswa terhadap pemerintahan Soekarno menjadi awal berdirinya Orde Baru. Namun, 30 tahun kemudian, pendiri Orde Baru, Jenderal Soeharto, dijatuhkan oleh mahasiswa pada 1998. Jadi, rezim-rezim politik yang otoriter, tidak responsif atau bahkan menindas pada akhirnya dikalahkan oleh gerakan perlawanan rakyat. Sayangnya, kenyataan historis ini tidak pernah menjadi pelajaran penting bagi elit politik. Sebaliknya, elit-elit politik yang dinaikkan melalui gerakan perlawanan rakyat atas rezim otoriter tersebut membangun rezim otoritarianisme baru. Ini ditunjukkan oleh terus menurunnya indeks demokrasi sejak pemerintahan Jokowi Widodo. Seiring hal itu, tingkat responsivitas elit dan sistem politik juga terus menurun karena tumbuh suburnya mental otoritarianisme di kalangan elit.
Akibatnya, perlawanan rakyat kembali muncul. Oleh karena itu, bukan rakyat yang keliru dalam mengekspresikan ketidakpuasan mereka dalam beberapa hari belakangan, tetapi elit politiklah yan tidak pernah paham dan tidak cukup cerdas untuk membaca dinamika perlawanan rakyatnya. Akibatnya, kesombongan terus dipamerkan meskipun pada akhirnya mereka (para penguasa) akan kalah dengan cara yang memalukan seperti telah diajarkan sejarah.
Penulis :
Puji Rianto, SIP, MA
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
(Redaksi)
