SURABAYA, Reportase INC – Aliansi Madura Indonesia (AMI) menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk stigma yang mengaitkan suatu peristiwa dengan identitas suku atau komunitas tertentu. Penegasan ini disampaikan menyusul mencuatnya kasus viral yang memicu generalisasi negatif terhadap masyarakat Madura.
Ketua Umum DPP Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, menegaskan bahwa tindakan oknum tidak dapat dijadikan dasar untuk menghakimi satu suku maupun kelompok masyarakat secara luas.
“Kami menolak keras stigma yang menyudutkan suku atau komunitas tertentu akibat perbuatan oknum. Orang Madura tidak identik dengan kekerasan, apalagi tindakan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan,” tegas Baihaki Akbar.
Menurutnya, masyarakat Madura memiliki nilai budaya yang kuat, menjunjung tinggi adab, penghormatan terhadap orang tua, serta prinsip kemanusiaan. Karena itu, ia mengingatkan publik agar menyikapi setiap peristiwa secara proporsional dan tidak emosional.
“Satu peristiwa tidak boleh mencederai martabat jutaan masyarakat Madura yang hidup taat hukum dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” lanjutnya.
Baihaki juga menegaskan posisi AMI sebagai organisasi masyarakat yang memilih jalur konstitusional dan berperan sebagai penyeimbang sosial. AMI, kata dia, konsisten mengawal isu-isu hukum dan keadilan dengan pendekatan institusional, bukan provokatif.
“Aliansi Madura Indonesia hadir sebagai penyeimbang. Kami berdiri di jalur hukum, mengawal keadilan, dan memastikan persoalan diselesaikan secara bermartabat,” ujarnya.
Ia menambahkan, rekam jejak AMI menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung penegakan hukum. AMI tercatat pernah menjadi narasumber Mabes Polri dalam sejumlah isu strategis nasional, serta turut mendorong pengungkapan kasus Ronald Tannur yang sempat menyita perhatian publik.
Selain itu, AMI juga aktif mendukung program Badan Narkotika Nasional (BNN), khususnya dalam upaya pencegahan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial untuk menyelamatkan generasi bangsa dari bahaya narkoba.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memisahkan secara tegas antara tindakan oknum dan identitas suku. Penegakan hukum harus berjalan, namun persatuan dan ketertiban sosial juga wajib dijaga,” pungkas Baihaki Akbar.
AMI berharap, seluruh pihak dapat menahan diri dan mempercayakan setiap persoalan kepada mekanisme hukum yang berlaku, tanpa membangun narasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.
(PURWANTO)
