LAMONGAN, Reportase INC – Persoalan yang membelit masyarakat nelayan di kawasan Pantai Utara (Pantura) Paciran, Kabupaten Lamongan, mulai mendapat perhatian serius.
Sejumlah keluhan nelayan mencerminkan kondisi yang tidak sederhana: mereka harus berjuang keras melaut, tetapi pada saat yang sama menghadapi persoalan bahan bakar, jarak tangkap yang semakin jauh, hingga ketidakstabilan harga hasil tangkapan.
Hal tersebut menjadi perhatian Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama (SNNU) yang berupaya membersamai masyarakat nelayan Pantura dengan menangkap langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi di lapangan.
Hadir Kyai Nur Salim wakil ketua PCNU Lamongan Kyai Ilham, Gus Adib serta sejumlah Para nelayan pantura duduk bersama membahas berbagai sekaligus mencari jalan keluar yang dapat diperjuangkan melalui komunikasi dengan pemangku kepentingan.
Salah satu persoalan yang paling dikeluhkan adalah keterbatasan mendapatkan bahan bakar solar untuk kebutuhan melaut.
Bagi nelayan, solar bukan sekadar komoditas, melainkan kebutuhan utama untuk mengoperasikan kapal dan mencari penghasilan.
Ketika pasokan atau akses terhadap solar terbatas, aktivitas melaut ikut terganggu.
Kondisi tersebut berpotensi menambah beban biaya operasional nelayan yang memang sudah menghadapi tantangan berat.
Persoalan berikutnya adalah jarak tempuh melaut yang semakin jauh. Nelayan dituntut pergi lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan yang memadai.
Artinya, semakin jauh wilayah tangkap, semakin besar pula kebutuhan bahan bakar, waktu, tenaga, dan risiko yang harus ditanggung.
Ironisnya, perjuangan tersebut belum tentu berbanding lurus dengan pendapatan.
SNNU menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi rutinitas yang terus dialami nelayan.
Sebab, jika nelayan sudah mengeluarkan biaya besar untuk melaut, menempuh jarak semakin jauh, menghadapi risiko di laut,
namun ketika pulang harga hasil tangkapan justru ditekan, maka yang menikmati keuntungan terbesar berpotensi bukan nelayan sebagai produsen utama.
SNNU menyatakan akan terus mendampingi dan membersamai masyarakat nelayan dengan membangun komunikasi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk PCNU Lamongan dan badan otonom NU lainnya, guna mencari jalan keluar atas persoalan yang dihadapi nelayan.
SNNU juga mendorong pemerintah daerah dan dinas terkait agar tidak hanya hadir ketika persoalan sudah mencuat ke ruang publik.
Pemerintah dinilai perlu turun langsung melihat kondisi nelayan, mendengar keluhan mereka, serta memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat pesisir.
Nelayan tidak boleh hanya dipandang sebagai angka statistik produksi perikanan.
Mereka adalah masyarakat yang menggantungkan hidup dari laut dan membutuhkan perlindungan negara.
SNNU berharap pemerintah daerah lebih peka terhadap persoalan masyarakat nelayan Lamongan, khususnya menyangkut akses bahan bakar, tata niaga hasil tangkapan, stabilitas harga, serta penguatan posisi tawar nelayan.
Pengawasan terhadap praktik perdagangan yang berpotensi merugikan nelayan juga dinilai harus diperkuat.
Jika ditemukan praktik yang melanggar aturan atau merugikan masyarakat, maka tindakan tegas harus dilakukan, bukan sekadar teguran atau pembinaan tanpa penyelesaian.
Pertanyaannya kini sederhana: sampai kapan nelayan harus menanggung mahalnya biaya melaut, sementara harga hasil tangkapan berada di luar kendali mereka?
(Had/Red)
