LAMONGAN, Reportase INC – Aktivis Desak Satgas MBG Lamongan Segera Laksanakan Survei Limbah, Kesehatan Pegawai, dan Gas Subsidi di Seluruh SPPG
Lamongan.
Aktivis pemantau program Makan Bergizi Gratis (MBG), Huda, menyayangkan sikap Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Lamongan yang menolak usulan pelaksanaan survei menyeluruh terkait tiga isu krusial di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG):
Mulai dari pengolahan limbah dapur MBG, pemeriksaan kesehatan rutin bagi pegawai SPPG, dan penggunaan gas elpiji bersubsidi dalam operasional dapur.
“Penolakan ini sulit dipahami. Tiga hal yang kami usulkan bukan hal baru atau berlebihan, ini kebutuhan dasar untuk memastikan program MBG berjalan aman, sehat, dan tidak membebani masyarakat kecil.
Lewat penyalahgunaan gas subsidi,” ujar Huda.
Persoalan limbah SPPG di Lamongan sudah berulang kali menjadi sorotan publik, mulai dari dugaan pembuangan limbah cair ke saluran irigasi hingga penghentian sementara operasional sejumlah SPPG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) belum memenuhi standar.
“Kalau Satgas menolak survei, bagaimana publik bisa yakin masalah ini benar-benar ditangani, bukan sekadar ditutupi?” tegasnya.
Huda juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi pegawai dapur SPPG, mengingat mereka bersentuhan langsung dengan produksi makanan untuk ribuan siswa setiap hari.
“Kesehatan pegawai dapur adalah bagian dari jaminan keamanan pangan. Ini bukan urusan administratif belaka, tapi menyangkut keselamatan anak-anak yang mengonsumsi makanan tersebut,” katanya.
Terkait penggunaan gas subsidi, Huda mendesak transparansi penuh. “Gas melon bersubsidi itu hak masyarakat kecil. Kalau dapur SPPG memakainya tanpa pengawasan dan pendataan yang jelas, itu berpotensi menggeser jatah warga yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya.
Huda mendesak Satgas MBG Kabupaten Lamongan untuk meninjau ulang penolakan tersebut dan membuka ruang dialog dengan elemen masyarakat sipil.
Huda juga meminta Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Badan Gizi Nasional turun tangan mengevaluasi kinerja pengawasan Satgas di lapangan.
“Kami akan terus mengawal isu ini sampai ada kejelasan.
Transparansi bukan ancaman bagi program MBG,
justru itu yang akan menyelamatkan program ini dari krisis kepercayaan publik,” pungkas Huda.
(Had/Redaksi)
