LAMONGAN , Reportase INC – Hak Tanggung atas Jaminan Kredit bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi Kreditur ( BPR).
Namun sebagian besar BPR jarang mendaftarkan Hak Tanggung atas jaminan Debitur berupa sertifikat.
Menurut Aktivis Hadi Mulyono, yang sering memberikan pendampingan non formal kepada masyarakat yang meminta bantuan,
karena ada denda ugal – ugalan, ada tekanan kepada debitur oleh petugas Kreditur ( Bank Pemberi Pinjaman ), mempersulit pengambilan sertifikat dari pihak bank, ” Itu Skema tersistematis BPR, OJK tak bisa mendeteksi”, saat di wawancarai
Masih dengan Hadi, yang merupakan anggota Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL), Alasan, biaya pengurusan hak tanggung tidak sebanding dengan laba BPR, dinilai Hadi, tidak masuk Akal.
Beber Hadi, berapa tarif Notaris/PPAT untuk hak tanggung, berapa biaya Penerimaan Negara bukan Pajak di lingkungan Agraria, kecil.
Dibanding resiko bila ada wanpresentasi kreditur, BPR tidak bisa mengajukan Lelang ke Balai Lelang.
Masih dengan Hadi, tapi ini bentuk kecerdasan pihak BPR dalam mengambil opsi resiko gagal bayar.
Karena harus di akui secara nyata proses eksekusi aset jaminan menggunakan hak tanggung prosesnya tidak sesederhana yang dibayangkan.
“Ada hak tanggung, terus Jaminan bisa di ajukan lelang walau ada wanpresentasi, tak sesederhana itu kenyataannya”, ungkap Hadi.
Pihak management BPR ini inovatif dalam mengembangkan pendekatan management Resiko gagal bayar, tapi rawan eksploitasi ke nasabah.
“Inovatif management Resiko gagal bayar, namun rawan eksploitasi ke nasabah”, pungkas Hadi, dengan menyampaikan pesan kepada wartawan.
(Had / Redaksi)
