MUARA ENIM, Reportase INC – Pungutan Liar (Pungli) dengan dalih pembelian seragam bagi murid sekolah dari tingkat SD – SMA yang dibebankan ke wali murid masih kerap terjadi, padahal larangan tersebut sudah jelas diatur dalam Permendikbud 1/2021 (Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 2) yang secara tegasnmengatur larangan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pungutan terkait pengadaan seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Namun nampaknya aturan tersebut masih cukup longgar untuk dilanggar, lantaran adanya dugaan SMP Negeri 4 Gelumbang yang disinyalir melakukan Pungli dengan dalih pembelian seragam dan atribut lainnya bagi siswa baru. Padahal, larangan pungutan juga dilarang oleh pemkab Muara Enim melalui Surat Edaran Bupati No 420/1392/DISDIKBUD.ME-1/2025.
“Kami para wali murid dimintai uang sebesar lima ratus ribu rupiah untuk seragam dan atribut sekolah, namun kami kira nilai tersebut terlalu besar, tidak sebanding dengan item-item yang akan didapat, ” terang KA, salah satu wali murid kepada awak media pada Senin (14/7/2025).
KA merincikan, nilai barang yang diakomodir oleh pihak sekolah terlalu dibesarkan atau di mark up, sehingga cukup membebankan bagi para wali murid. “Mungkin kalau nilainya masih masuk akal, kami wali murid juga tidak akan keberatan,” Lanjutnya.
Sementara itu, dari Narasumber lain berinisial YN menyebutkan, pihak SMPN 4 Gelumbang juga sebelumnya telah menarik iuran sebesar 300.000 rupiah per murid. Uang tersebut dibebankan bagi siswa kelas XII yang lulus tahun ini. Alasanya untuk membantu 3 orang guru honorer yang ada di SMP tetsebut.
“Besarnya iuran tiga ratus ribu rupiah, itu bagi siswa yang lulus kemarin. Dipergunakan salah satunya untuk membantu gaji guru honorer di sekolah, entah itu semuanya atau hanya sebagian,” Terang YN.
Terkait hal tersebut, awak media yang tergabung dalam Forum Pewarta Gelumbang Raya (PGR) pun menkonfirmasi hal tersebut kepada pihak SMPN 4 Gelumbang yang berlokasi di desa Karta Mulia, kecamatan Gelumbang, kabupaten Muara Enim pada Selasa (15/7/2025).
Dalam keterangannya, Kepala SMPN 4 Gelumbang Bambang Heri Yanto, membantah bahwa pihaknya telah melakukan Pungli kepada para wali siswa – siswi baru. Menurutnya, kesepakatan terkait iuran tersebut telah melalui proses musyawarah dengan wali murid dan juga komite sekolah.
“Saya menolak jika disebut pungli, karena sudah melalui mekanisme musyawarah dengan wali murid dan komite. Saat musyawarah, tidak ada wali murid yang keberatan kok,” Terang Bambang.
Lanjut Bambang, jika memang ada wali murid yang keberatan, maka pihak sekolah akan segera membatalkan kesepakatan tersebut dan akan mengembalikan seluruh uang yang sudah disetor. “Akan kita kembalikan seratus persen pak,” tegas kepala sekolah.
Sementara, untuk uang 300 ribu yang dipungut dari siswa kelas XII yang baru lulus, Bambang membenarkan hal tersebut. Namun menurutnya, dana yang diambil dari 132 siswa kelas XII itu diperuntukan bagi tenaga honorer yang ada di SMPN 4 Gelumbang.
“Peruntukannya bagi tiga guru honorer di sekolah kami pak, karena mereka bertiga tidak terdaftar di dapodik dan data bksdm, jadi kami inisiatif untuk memberi honor tersebut melalui sumbangan murid yang baru lulus,” Jelasnya.
Menurutnya, hal itu terpaksa dilakukan lantaran pihak sekolah saat ini masih kekurangan tenaga pengajar, sedangkan menurut aturan ketiga guru tersebut tidak ada di data BKSDM sehingga tidak bisa diberikan honor dari daerah.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) kabupaten Muara Enim, Rusdi Khairullah saat dikonfirmasi awak media via pesan whatsapp belum memberikan jawaban. Pun dengan Pengawas SMPN 4 Gelumbang, Abdul Rahman, S.Pd.M.Pd. saat dikonfirmasi juga belum memberikan jawaban.
(Indra Gunawan pgr)
