MUSI RAWAS, Reportase INC – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas (Mura) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musi Rawas tahun anggaran 2025, Selasa (31/3/2026).
Rapat yang berlangsung di gedung paripurna DPRD tersebut, dihadiri 21 dari 40 anggota DPRD Musi Rawas, serta dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Firdaus Cik Olah.
Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah, rapat paripurna tersebut diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019, tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Dimana pada peraturan pemerintah tersebut pada pasal 19 ayat 1 bahwa LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat Tiga bulan, setelah tahun anggaran berakhir.
Selain itu, berdasarkan surat Bupati Musi Rawas Nomor 050/182/III/2026 tanggal 16 Maret 2026 perihal penyampaian LKPJ tahun 2025. Sebab, setelah rapat paripurna penyampaian Nota Pengantar LKPJ ini akan dilakukan pembahasan oleh komisi komisi DPRD Mura melalui rapat rapat dengan organisasi perangkat daerah, sesuai dengan mitra kerja masing masing.
Sementara itu, Bupati Musi Rawas diwakili Wakil Bupati H Supriyatno menjelaskan berakhirnya tahun anggaran, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Kemudian, materi disampaikan dalam LKPJ Bupati Musi Rawas tahun anggaran 2025 ini adalah hal hal yang berkaitan dengan kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas perbantuan dan penyelenggara tugas umum pemerintahan.
Pada akhir laporannya, Wabup berkeyakinan bahwa seluruh anggota DPRD Musi Rawas memiliki keinginan yang sejalan untuk terus mendorong tumbuhnya semangat yang berorientasi pada kesejahteraan.
Jika masih terdapat hal yang belum optimal dalam kinerja pemerintah daerah, kata Prayitno, marilah bekerjasama dan bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat untuk mengoptimalkan capaian kinerja pemerintah daerah dimasa yang akan datang.
( Riski )
