LAMONGAN, Reportase INC – Dalam sebuah diskusi terbatas yang berlangsung santai namun berisi, sejumlah tokoh penting di Lamongan berkumpul untuk membedah berbagai isu strategis yang tengah berkembang, mulai dari skala nasional hingga dinamika lokal di daerah. Hadir sebagai narasumber utama dalam pertemuan tersebut adalah Pak Aris, yang menjabat sebagai Kepala BIN Korwil 5, meliputi wilayah kerja Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, hingga Mojokerto.
Diskusi ini menjadi ruang dialog yang cukup berbobot karena dihadiri oleh elemen masyarakat yang kritis, seperti tokoh NU Lamongan Muhammad Nursalim, perwakilan Jaringan Masyarakat Lamongan atau JAMAL, serta aktivis dari LSM Lira. Fokus pembicaraan berpusat pada arah kebijakan negara dan bagaimana implementasinya menyentuh masyarakat di tingkat akar rumput.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Ketahanan Dasar Masyarakat Pedesaan (KDMP). Dalam penjelasannya, Pak Aris memberikan pandangan yang cukup objektif mengenai keterlibatan militer dalam program-program strategis tersebut. Beliau menerangkan bahwa saat ini instansi atau lembaga negara yang dinilai masih memiliki loyalitas tinggi serta kemampuan untuk mengeksekusi program dalam waktu relatif cepat hanyalah TNI. Terkait adanya kendala atau masalah yang sering terdengar di lapangan, beliau memberikan catatan penting bahwa hal tersebut seringkali terjadi karena para petugas memang terjerat oleh ketatnya rantai komando yang harus mereka patuhi.
Berlanjut ke isu ekonomi, diskusi menyentuh persoalan subsidi yang selama ini menjadi beban sekaligus tumpuan anggaran negara. Pak Aris menegaskan bahwa fungsi pemerintah ke depan harus lebih difokuskan pada penguatan database dan regulasi. Selama ini, model subsidi yang dijalankan masih menyasar pada barangnya. Namun, ada rencana besar di masa depan bahwa subsidi akan dialihkan langsung kepada orangnya. Transformasi kebijakan ini hanya tinggal menunggu waktu hingga database kependudukan dan penerima manfaat benar-benar mencapai titik sempurna, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
Tidak hanya bicara soal isu nasional, dinamika lokal Lamongan juga mendapat porsi perhatian yang serius. Sebuah pernyataan tajam datang dari Cak Fandy, tokoh pengamat politik Lamongan yang turut hadir. Ia menyoroti adanya perubahan perilaku di institusi penegak hukum dan keamanan daerah. Menurut pengamatannya, ada perbedaan mencolok antara kondisi sekarang dengan masa lalu. Saat ini, pihak Kodim maupun Polres dinilai cenderung menyandang status eksklusif dan terkesan enggan turun ke bawah untuk mendekat serta berbaur dengan masyarakat.
Menanggapi kegelisahan tersebut, pihak BIN menyatakan komitmennya untuk mengambil peran sebagai fasilitator. Pak Aris menegaskan bahwa BIN siap menjembatani komunikasi agar status eksklusif yang dirasakan masyarakat itu bisa segera dilepas oleh seluruh lembaga dan instansi yang ada di Lamongan. Tujuannya jelas, agar tercipta kesinambungan dan kolaborasi yang harmonis antara aparat dan rakyat demi menjaga stabilitas serta kemajuan daerah secara bersama-sama. Pertemuan ini diakhiri dengan harapan agar ruang-ruang diskusi semacam ini terus ada sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan realitas di lapangan.
(Ade R)
