PROBOLINGGO, Reportase INC – Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Probolinggo mengadakan kegiatan FKP (Forum Konsultasi Publik) di ruang Bentar area Mall Pelayanan Publik Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, Selasa (27/06/2023).
FKP yang dihadiri beberapa elemen masyarakat dari Media, Lembaga Swadaya Masyarakat, Jamkeswacth. Selain itu, juga dihadiri oleh stakeholders dari tingkat desa dan kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
Hadir juga selaku perwakilan dan pembuka acara FKD dari Pemda Kabupaten Probolinggo Asisten Kesejahteraan sosial, Heri S. S.Sos, dan Kadispendukcapil Kab. Probolinggo, Munaris, S.Sos., selaku tuan rumah dan narasumber.
Dalam sambutannya, Heri S. Mengrharap dengan adanya FKP bisa memberikan masukan, saran dan kritik dari masing – masing stakeholders guna memperbaiki kinerja Pemerintahan khususnya Dukcapil agar kedepan lebih maju dan memiliki inovasi yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu,Beliau mengungkapkan bahwa FKD menjadi agenda wajib yang dilaksanakan untuk memberi pencerahan terhadap pemangku pelayanan.
“FKD kita jadikan agenda wajib dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Probolinggo khususnya Dukcapil Kabupaten Probolinggo”, ucap Heri
Selaku narasumber Munaris memberikan presentasi kegiatan serta penjelasan tata kerja Dukcapil, Sumber Daya Manusia yang belum memadai dan mengantisipasi adanya calo dan pungli serta berbagai masalah yang dihadapi oleh Dinas Dukcapil dalam melaksanakan tugas.
Selain itu, Beliau juga menginformasikan layanan layanan di Dinas Dukcapil dari layanan luring dan during.
“Kami berupaya untuk memberantas calo dan pungli dalam pelayanan administrasi kependudukan, dengan itu kami menyediakan layanan online dan berkas dikirim via pos dengan COD.
“Dukcapil bukanlah dinas yang memberi layanan dasar pada masyarakat tetapi untuk dapat layanan dasar harus memiliki Dokumen Kependudukan”, kata Munaris
Dalam kesempatan yang sama, Relawan Jamkeswacth Maliki mengatakan, Hampir satu tahun kita bersinergi dengan Dukcapil agar ketika saat Relawan mengalami kesulitan dalam penertiban adminduknya.
“Tolong pelayanan ditingkat Kecamatan dan Desa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat diperbaiki, seperti lamanya proses layanan dan tolong sosialisasikan layanan online agar terhindar dari calo dan pungli karena layanan online sangat penting karena untuk membedakan mana calo dan volunter”, kata Maliki
Selain itu, Jamkeswacth juga siap untuk melakukan audensi dengan DPRD Kab.Probolinggo mengenai keterbatasan anggaran di Dukcapil terutama mengenai jaringan internet desa yang masih belum masif di Kabupaten Probolinggo, Penertiban administrasi kependudukan sangatlah penting untuk keberlangsungan dalam bernegara untuk mengetahui jumlah penduduk dan jalannya proses demokrasi dinegara tercinta ini.
Adapun hasil FKD tersebut adalah melakukan sosialisasi pada masyarakat agar menggunakan layanan online dalam pengurusan adminduknya, melakukan pelatihan terhadap petugas pelayanan ditingkat desa dan kecamatan dalam waktu dekat, melakukan sinergisitas dengan Dinas terkait baik tingkat desa maupun kecamatan dengan inisiasi dari Bupati dan organisasi kemasyarakatan guna memberi pelayanan yang prima kepada masyarakat.
(Hendra)
