GRESIK, Reportase INC – Aksi damai yang digelar Alam Bersatu Jaya Indonesia (ABJI) di depan Kantor Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, Rabu (24/6/2026), diwarnai ketegangan setelah munculnya sejumlah oknum yang diduga sengaja melakukan provokasi dan berupaya mengganggu jalannya penyampaian aspirasi.
Pihak ABJI menduga kemunculan oknum-oknum tersebut bukan terjadi secara spontan, melainkan terorganisir atau atas perintah pihak kecamatan Wringinanom untuk mengalihkan fokus massa dari substansi tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum. Dugaan tersebut muncul setelah sejumlah peserta aksi mengaku mendapat intimidasi verbal dan upaya pemancingan emosi selama berlangsungnya Aksi.
Menurut keterangan peserta aksi, upaya provokasi diduga telah dimulai sejak para orator ABJI menyampaikan aspirasi. Sejumlah oknum yang berada di sekitar lokasi disebut beberapa kali melontarkan kata-kata yang dianggap tidak pantas dan berpotensi memancing emosi massa aksi. Meski demikian, peserta aksi tetap berupaya menahan diri dan melanjutkan kegiatan sesuai agenda yang telah direncanakan.
Di sisi lain, ABJI juga mempertanyakan mekanisme pengamanan yang dilakukan aparat di lokasi. Menurut pengamatan peserta aksi, oknum yang diduga melakukan provokasi tersebut tetap berada di sekitar lokasi tanpa adanya tindakan pencegahan yang dianggap memadai. Kondisi itu memunculkan dugaan adanya pembiaran terhadap pihak-pihak yang dinilai berpotensi mengganggu jalannya aksi damai.
Selain itu, sejumlah peserta aksi menyoroti minimnya kehadiran personel dari jajaran Polres Gresik dalam pengamanan kegiatan tersebut. Situasi tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan massa aksi mengenai penyebab munculnya kelompok yang diduga berupaya menciptakan kericuhan di tengah penyampaian aspirasi.
Meski demikian, kegiatan penyampaian aspirasi sempat berjalan sesuai agenda setelah perwakilan ABJI diterima untuk melakukan audiensi dengan pihak Kecamatan Wringinanom. Namun, suasana kembali memanas ketika sejumlah oknum yang sebelumnya diduga melakukan provokasi kembali mendatangi lokasi aksi dan diduga melakukan intimidasi terhadap anggota ABJI yang berada di luar ruang audiensi.
Menurut peserta aksi, sejumlah oknum tersebut kembali melontarkan perkataan yang dianggap tidak pantas kepada tim ABJI yang tidak mengikuti audiensi. Kondisi tersebut menyebabkan suasana yang sebelumnya kondusif kembali memanas dan mengganggu jalannya kegiatan yang sedang berlangsung. Bahkan salah satu anggota ABJI mendapat informasi jika oknum yang melakukan provokasi tersebut adalah seorang perangkat desa, dan salah seorang Kasun yang diduga dalam pengaruh minuman keras.
Presiden ABJI, Suliono, S.H., menyatakan pihaknya meminta seluruh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut secara transparan.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat secara damai dan konstitusional. Namun sangat disayangkan muncul pihak-pihak yang diduga berupaya mengganggu jalannya aksi. Kami meminta seluruh pihak terkait memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan di tengah masyarakat. Fokus kami adalah mengawal kepentingan masyarakat dan mendorong transparansi penggunaan anggaran negara,” tegas Suliono.
Ia menjelaskan, seusai aksi damai ini pihak ABJI akan segera membuat laporan yang akan diserahkan kepada APH.
“Yang jelas kami akan segera membuat laporan berdasarkan hasil temuan tim investigasi kami dilapangan yang beberapa waktu lalu sudah melakukan penelusuran langsung di desa-desa yang ada di Kecamatan Wringinanom,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut, ABJI menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa, Bantuan Khusus Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Program TPS3R, Bantuan Khusus Perkim, audit pekerjaan fisik yang bersumber dari Dana Desa, dugaan praktik jual beli proyek dan pungutan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta evaluasi terhadap fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pihak kecamatan terhadap pemerintahan desa.
Wakil Presiden ABJI, Sulikan, menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan bertujuan mendorong keterbukaan informasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
“Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana yang berasal dari uang rakyat digunakan. Transparansi dan pengawasan merupakan bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABJI, Sukadi, S.H., meminta aparat penegak hukum dan instansi pengawas untuk menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang di masyarakat secara profesional dan objektif.
“Kami berharap seluruh aspirasi dan informasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Tujuannya agar tidak ada lagi keraguan maupun pertanyaan publik terhadap pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan,” kata Sukadi.
Panglima Satgasus ABJI, Sariyono, menyampaikan kekecewaannya atas situasi yang terjadi selama aksi berlangsung. Menurutnya, aksi yang awalnya berjalan damai justru diwarnai kemunculan sejumlah oknum yang diduga melakukan provokasi dan intimidasi.
“Kami sangat menyayangkan adanya oknum yang diduga sengaja mengganggu jalannya aksi damai. Kami juga mempertanyakan pengamanan di lokasi karena menurut pengamatan kami tidak terlihat adanya tindakan yang cukup untuk mencegah potensi gangguan tersebut. Bahkan saat audiensi berlangsung, masih terdapat pihak-pihak yang diduga melakukan intimidasi terhadap rekan-rekan kami di luar ruang audiensi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai siapa pihak yang berada di balik munculnya oknum-oknum tersebut. Kami berharap seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi dan polemik di tengah masyarakat,” ujar Sariyono.
Lebih lanjut, Sariyono menyatakan bahwa ABJI akan mengumpulkan bukti-bukti terkait jalannya pengamanan selama aksi berlangsung. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh pihak keamanan saat ABJI menggelar aksi damai di Kantor Kecamatan Wringinanom merupakan kelalaian atau lambannya respons aparat dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan, maka pihaknya akan menempuh jalur resmi dengan menyampaikan laporan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Jawa Timur.
“Kami menghormati tugas dan kewenangan aparat keamanan. Kami mendapati saat itu ada dugaan kelalaian atau respons yang dinilai tidak maksimal dalam menjaga kondusivitas aksi damai. Ya masak ada oknum pengganggu yang memprovokasi malah dibiarkan, dari hal tersebut kami dari ABJI sepakat menyampaikan laporan secara resmi ke Propam Polda Jawa Timur agar dilakukan evaluasi dan pemeriksaan secara objektif. Langkah ini kami tempuh sebagai bentuk kontrol dan harapan agar pengamanan penyampaian aspirasi masyarakat ke depan dapat berjalan lebih baik,” tegas Sariyono.
ABJI menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan yang menjadi tuntutan aksi hingga adanya tindak lanjut dari pihak-pihak yang berwenang. Organisasi tersebut juga menyatakan komitmennya untuk tetap menempuh jalur konstitusional dan sesuai ketentuan hukum dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.
(Had/Red)
