PESISIR BARAT, Reportase INC– Pihak kontraktor pelaksana pembangunan Pengaman Pantai Mandiri Sejati di Pekon Mandiri Sejati, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, membantah tudingan yang menyebut proyek yang dibiayai APBN 2026 melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian PUPR, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung menggunakan pasir laut dan material besi yang tidak sesuai spesifikasi.
Penanggung jawab pelaksana teknis PT Bumi Palapa Perkasa, M. Heru Saputra, menegaskan nilai kontrak proyek bukan Rp22 milyar tetapi Rp17 milyar dan seluruh material yang digunakan telah memenuhi spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta kontrak pekerjaan.
“Seluruh material yang kami gunakan sesuai spesifikasi. Pasir yang digunakan bukan pasir laut, melainkan didatangkan dari Liwa, Kabupaten Lampung Barat. Material tersebut berasal dari penambang resmi dan telah dilengkapi dokumen serta sertifikat hasil uji kelayakan material sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Heru dalam pernyataan tersebut didampingi pelaksana pekerjaan, Selamet saat ditemui di lokasi proyek, Kamis (6/8/2026).
Ia juga membantah tudingan mengenai penggunaan besi yang disebut tidak memenuhi standar. Menurutnya, seluruh baja tulangan yang digunakan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam RAB dan dokumen kontrak serta dipasok oleh penyedia resmi yang telah melalui pemeriksaan kualitas sebelum digunakan dalam pekerjaan.
Heru menjelaskan bahwa setiap material yang masuk ke lokasi proyek terlebih dahulu diperiksa oleh konsultan pengawas dan mendapat persetujuan sebelum diaplikasikan di lapangan. Pengawasan juga dilakukan secara berlapis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, serta BBWS Mesuji Sekampung sebagai pemberi tugas.
Menurutnya, tim teknis BBWS secara berkala melakukan kontrol terhadap progres pekerjaan sekaligus melakukan pengujian mutu beton dan pemeriksaan material yang digunakan guna memastikan seluruh tahapan pekerjaan memenuhi spesifikasi teknis dan standar mutu yang telah ditetapkan.
Selain pengawasan rutin tersebut, Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, juga pernah meninjau langsung lokasi pembangunan Pengaman Pantai Mandiri Sejati bersama jajaran Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Pelaksanaan Jaringan Sumber Air (PJSA) Mesuji Sekampung. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana, mengevaluasi progres pelaksanaan, serta memastikan setiap tahapan konstruksi memenuhi spesifikasi teknis dan standar mutu.
Dalam arahannya, Kepala BBWS menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan pekerjaan dengan tetap mengedepankan kualitas konstruksi. Penyedia jasa diminta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, termasuk menambah tenaga kerja dan peralatan di lapangan agar target penyelesaian sesuai jadwal kontrak dapat tercapai tanpa mengurangi mutu dan kualitas pekerjaan.
Saat ini, penyedia jasa konstruksi tengah melaksanakan fabrikasi kubus beton dan buis beton yang akan digunakan sebagai material utama pembangunan pengaman pantai sepanjang 150 meter. Hingga awal Agustus 2026, progres fisik pekerjaan telah mencapai sekitar 15 persen dan ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Pada hari yang sama, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mukhlis Basri, turut meninjau langsung lokasi proyek menyusul beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan penggunaan pasir laut sebagai material pekerjaan. Dalam kunjungan tersebut, Mukhlis didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tedi Zadmiko, perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, direksi pengawas, BBWS Mesuji Sekampung, serta pihak kontraktor pelaksana.
Mukhlis meminta penjelasan langsung mengenai material yang digunakan dalam proyek tersebut. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan dialog dengan seluruh pihak terkait, ia menyatakan pasir yang digunakan bukan berasal dari pantai, melainkan didatangkan dari Liwa, Kabupaten Lampung Barat, sehingga dinilai sesuai dengan spesifikasi teknis pekerjaan.
“Kami mendapat informasi adanya pemberitaan yang viral terkait dugaan penggunaan pasir laut. Karena itu kami turun langsung ke lapangan bersama pemerintah daerah, pengawas, dan kontraktor. Setelah melihat langsung dan berdialog, pasir yang digunakan berasal dari penambang resmi, bukan pasir laut,” kata Mukhlis.
Ia mengapresiasi pengawasan masyarakat dan insan pers terhadap pelaksanaan proyek pemerintah. Namun, ia mengingatkan agar setiap informasi yang disampaikan kepada publik tetap mengedepankan prinsip keberimbangan melalui konfirmasi kepada seluruh pihak terkait.
“Kalau ada dugaan penyimpangan, silakan diuji secara ilmiah di laboratorium. Jangan hanya melihat dari foto lalu langsung menyimpulkan. Jika memang terbukti tidak sesuai spesifikasi, tentu kontraktor harus bertanggung jawab,” ujarnya.
Mukhlis juga mengungkapkan bahwa perjuangan memperoleh anggaran pembangunan pengaman Pantai Mandiri Sejati tidaklah mudah. Usulan awal pembangunan sepanjang 450 meter harus disesuaikan menjadi 150 meter akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Meski demikian, ia berharap pembangunan tahap pertama tersebut menjadi dasar agar pemerintah pusat kembali mengalokasikan anggaran lanjutan mengingat abrasi masih terus mengancam kawasan pesisir dan ruas Jalan Lintas Barat (Jalinbar).
Pembangunan Pengaman Pantai Mandiri Sejati merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi dampak abrasi yang mengancam kawasan pesisir Kabupaten Pesisir Barat. Infrastruktur tersebut diharapkan mampu melindungi permukiman dan fasilitas umum, memperlambat laju abrasi, serta menjaga keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan target mulai berfungsi pada awal 2027, proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam melindungi kawasan pesisir dari ancaman abrasi.
(Redaksi)
