”
SIMALUNGUN , Reportase INC – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Sipolha Sipahoras (ASS) geruduk gedung DPRD Simalungun untuk mendesak pihak pemerintah menyelesaikan isu tanah adat yang dilakukan oleh kelompok Lamtoras , 06/04/23.
Adapun gerakan ini yang dilakukan oleh Aliansi Sipolha Sipahoras lantaran Kelompok Lamtoras sudah semakin diluar kendali dan terkesan mempermainkan sejarah Kabupaten Simalungun “Habonaron Do Bona”.
Dalam orasinya di gedung perwakilan dewan tersebut , mereka mengatakan bahwasanya kelompok lamtoras sudah melewati batasnya , lantaran mereka sudah mempermainkan sejarah yang sudah terjadi.
Selain itu , beberapa tahun belakangan ini , kelompok lamtoras juga sudah menghalangi , bahkan mengancam para pekerja Toba Pulp Lestari(TPL) di lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan Nagori Sihaporas, dimana kawasan tersebut adalah bagian dari lahan TPL Sektor Aek Nauli, Kabupaten Simalungun.
Aliansi Sipolha Sipahoras juga mengatakan bahwasanya pihak pemerintah setempat yakni Kab.Simalungun untuk langsung turun kelapangan dan menyelamatkan bumi Habonaron Do Bona yang dicintai ini.
Adapun tuntutan Aliansi Sipolha Sipahoras adalah sebagai berikut :
1. Mengutuk Tindakan Anarkis Lamtoras yang berupaya meng-Ulayatkan Wilayah Sipolha Sihaporas Dengan merekayasa sejarah.
2. Mendesak Institusi Kepolisian Menindak Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh LAMTORAS yang selah-olah kebal hukum di Wilayah Sipolha Sihaporas Kabupaten Simalungun.
3. Mendesak Bupati Simalungun untuk lebih serius Menyikapi isu Tanah Adat Wilayah Sipolha Sihaporas Agar memperoleh kepastian Hukum
4. Mendesak DPRD Simalungun Agar mendorong Bupati Simalungun membahas isu Tanah Adat Wilayah Sipolha Sihaporas agar segera memperoleh kepastian Hukum.
Sementara itu Ketua DPRD Kab.Simalungun Timbul Jaya Sibarani menerima tuntutan Aliansi Sipolha Sipahoras dan akan melakukan koordinasi kepada pemerintah setempat guna menyelesaikan permasalahan ini , ujar Timbul.
(Evaman Tel)
