TUBAN, Reportase INC — Seolah bumi ini milik pribadi, sosok pengusaha berinisial TP bersama UD-nya kembali menunjukkan gaya yang tak kalah arogan. Setelah di Kabupaten Bojonegoro usahanya disidak langsung oleh Wakil Bupati dan tidak bisa beroperasi lagi, kini ia pindah ke Desa Menilo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Berkedok “pemerataan tanah”, padahal yang terjadi jelas penggalian tanah besar-besaran untuk dijual. Berbekal izin digital berbasis kode KBLI yang dipertanyakan relevansinya, TP seakan merasa memiliki hak mutlak untuk mengeruk bumi Menilo sesuka hati.
Seperti pepatah, tak ada yang abadi di dunia ini — termasuk kebebasan beroperasi tanpa aturan. Baru berjalan sekitar tiga hari, langkahnya terhenti. Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan dan menghentikan aktivitas tersebut. Sebuah langkah yang disambut warga dengan lega, namun sekaligus memunculkan pertanyaan besar: mengapa baru tiga hari beroperasi dan sudah diketahui sebagai pihak yang pernah bermasalah di kabupaten lain, bisa langsung mulai keruk tanah di sini?
Dan kisah lama pun kembali terungkap. Publik masih ingat betul bagaimana saat pihak Polda Jatim melakukan peninjauan/penyidakan di lokasi Trucuk, Kabupaten Bojonegoro pada masa lalu. Alih-alih diindahkan dan direspons dengan baik, justru pihak yang melakukan pengawasan itu lah yang malah digugat ke pengadilan oleh TP. Seakan-akan menjalankan tugas pengawasan adalah kesalahan yang harus diancam dengan gugatan. Pertanyaan publik pun sederhana namun tajam: bagaimana nasib dan perkembangan dari gugatan tersebut? Apakah sampai saat ini masih berlarut-larut, atau memang sengaja dijadikan senjata agar tidak ada lagi yang berani turun ke lapangan?
Yang lebih mencolok dan terasa mengintimidasi: pola itu kini terulang. Setiap kali awak media mengungkap fakta di lapangan, langsung disambut dengan gugatan di pengadilan oleh TP. Namun fakta di persidangan berbicara sendiri — gugatan-gugatan itu tak pernah menang. Semua berakhir sia-sia, seolah-olah gugatan itu bukan untuk mencari kebenaran, melainkan senjata untuk membungkam siapa saja yang berani bersuara. Ancaman saja, tanpa bukti yang kuat. Publik pun bertanya: kalau benar di pihaknya, mengapa tak bisa membuktikannya di meja hijau?
Kini aktivitas itu dihentikan Aparat Penegak Hukum ( APH), dan publik menuntut lebih dari sekadar pemberhentian sementara. Ada dugaan serius yang harus diusut tuntas:
Alat berat yang beroperasi diduga menggunakan solar subsidi — di mana jalur distribusinya? Siapa yang mengizinkannya?
Tanah digali lalu dijual untuk keuntungan pribadi — bukan pemerataan tanah, tapi pemerataan keuntungan ke kantong sendiri
Indikasi pengemplangan pajak — berapa banyak transaksi penjualan tanah yang terjadi? Apakah semuanya tercatat dan pajaknya disetorkan?
Masyarakat pun menegaskan: penanganan kasus ini harus berjalan transparan dan tidak boleh berhenti di tengah jalan. Polda Jatim diharapkan mengawal proses penyelidikan hingga tuntas, memastikan pola intimidasi lewat gugatan hukum tidak menghalangi penegakan hukum. Ungkap siapa sosok TP sebenarnya, periksa kelayakan izin yang dimiliki, telusuri aliran solar subsidi yang diduga disalahgunakan, dan pastikan setiap rupiah yang menjadi kewajiban pajak disetorkan dengan benar.
Karma mungkin terlambat, tapi tidak pernah salah alamat. Warga tidak butuh sandiwara hukum — mereka butuh keadilan yang nyata. Transparansi adalah kunci. Tunjukkan bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang, termasuk mereka yang merasa cukup kuat untuk menggugat media dan aparat, namun tak mampu berdiri tegak di atas aturan main yang sah.
Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini. Ruang hak jawab tetap terbuka bagi pihak TP maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan resmi dan berdata lengkap. Fakta tidak bisa digugat — dan kebenaran akan selalu berdiri tegak, apa pun ancamannya.
(Sanusi)
