LAMONGAN Reportase INC – Diskusi lanjutan antara Perumda Air Minum (PDAM) Lamongan dan Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL) pada Senin (9/6/2026) diwarnai adu argumen terkait rencana investasi PT MOYA senilai Rp2 triliun. JAMAL khawatir skema tersebut menjadi “jebakan kapitalis” yang mengorbankan masa depan pengelolaan air bersih dan kemandirian daerah. Pertemuan tersebut menindaklanjuti penolakan Raperda Penyertaan Modal pada saat hearing sebelumnya yang difasilitasi oleh Sekretaris Daerah Lamongan pada 22 Mei 2026.
Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran lengkap direksi PDAM, dipimpin oleh Direktur Muhammad Syahril Majidi, beserta sembilan aktivis JAMAL yang dikomandani Khoirul Huda. Pada awal forum, Syahril menjelaskan bahwa selama 13 tahun PDAM tidak mampu menambah pasokan air guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Karena keterbatasan anggaran, PDAM mengambil langkah jangka menengah hingga panjang dengan menjajaki kerja sama investasi bersama PT MOYA. “Nanti mereka yang akan memberikan investasi sekitar Rp2 triliun kepada PDAM untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan pemasangan jaringan,” jelas Syahril.
Menanggapi hal tersebut, Koordinator JAMAL, Khoirul Huda, melayangkan kritik keras. Ia mengibaratkan skema investasi ini berpotensi menjadikan PDAM seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang kehilangan kewenangan mandiri dan hanya berfungsi sebagai kasir. “Kalau benar begitu, kita akan terjebak seperti PLN hari ini yang hanya sebagai perusahaan tukang pasang tiang dan kasir saja. Stroomnya kita beli. Akhirnya tarif jadi mahal dan rakyat yang menjadi korbannya,” sanggah Huda. Ia mendesak agar pemerintah daerah turut serta memecahkan masalah tanpa harus menyerahkan pengelolaan air ke pihak swasta asing.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Syahril Majidi menyambut baik masukan tersebut sebagai warning (peringatan) bagi lembaganya. Namun, ia menjamin bahwa rekam jejak PT MOYA cukup baik dan tidak seperti yang dikhawatirkan aktivis.
Meski sempat terjadi perdebatan sengit mengenai risiko kedaulatan air, kedua belah pihak akhirnya sepakat untuk mencari solusi bersama. Huda menegaskan pentingnya komitmen bersama demi menyelamatkan nasib anak cucu. “Mari kita serius duduk bareng, kita coba cari solusi dari permasalahan ini. Jangan sampai kita menjadi komprador baru yang menjual negara,” pungkas Huda.
(Had/Red)
