LAMONGAN, Reportase INC – Dua perusahaan plat merah di Kabupaten Lamongan sedang memicu kontroversi.
Bank Daerah Lamongan (BDL) dan Perumda Air Minum (PDAM) Lamongan menuai kecaman setelah kedapatan memamerkan kemewahan di media sosial.
Aksi pamer tersebut terlihat dalam unggahan video di akun TikTok @simapan_bdl.
Video itu memperlihatkan momen Direktur Utama BDL bersama jajaran direksi menyerahkan hadiah undian berupa satu unit mobil listrik BYD kepada Direktur PDAM Lamongan yang didampingi jajaran direksi.
Kedua pihak tampak sumringah memamerkan kendaraan mewah tersebut sebagai bagian dari program tabungan Simapan BDL.
Langkah publikasi ini dinilai tidak etis dan memicu persepsi buruk dari berbagai lapisan masyarakat. Pasalnya, pamer kemewahan ini terjadi justru saat kedua BUMD tersebut tengah berada di bawah radar pengawasan ketat dan kritik tajam publik selama enam bulan terakhir.
Selama setengah tahun ke belakang, masyarakat Lamongan terus menyuarakan keluhan terhadap PDAM Lamongan. Perusahaan air minum ini dikritik keras mulai dari kualitas air yang buruk, tarif yang dinilai mahal, hingga pelayanan yang dinilai carut-marut.
Tidak hanya itu, rencana penyertaan modal untuk PDAM dicurigai sarat akan kepentingan personal.
Gelombang penolakan terbesar juga datang dari masyarakat terkait rencana investasi senilai Rp2 triliun dari PT MOYA, yang dianggap berpotensi mempertaruhkan kedaulatan air di Kabupaten Lamongan.
Di sisi lain, Bank Daerah Lamongan (BDL) juga dirundung berbagai persoalan tata kelola (fraud).
BDL disorot terkait rencana penyertaan modal yang dinilai sebagai “akal-akalan” manajemen untuk menutupi tingginya angka Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet.
Masyarakat juga mengkritisi ribuan kasus kredit macet di internal bank yang mencederai prinsip perbankan yang sehat.
Lebih jauh, muncul dugaan aliran fasilitas kredit bernilai miliaran rupiah kepada figur strategis dan pimpinan partai politik dalam koalisi lokal. Kasus ini dicurigai melibatkan rekayasa perbankan yang menyentuh lingkaran inti kekuasaan eksekutif daerah.
Sikap abai para petinggi BUMD ini memicu amarah warga yang merasa aspirasi dan kesusahan mereka tidak dihargai.
“Di saat kami resah dengan ketersediaan air bersih di Lamongan,
Di saat kasus-kasus BDL makin terungkap dan belum ada titik terang, kok bisa mereka (Direksi BDL & PDAM) malah ketawa-ketiwi memamerkan kemewahan di medsos?” ungkap Khoir, salah satu warga Sanur, dengan nada kesal.
Khoir menilai tindakan para direksi BUMD tersebut mencerminkan sikap yang tidak berempati pada kondisi masyarakat bawah.
“Bagi kami itu sebuah arrogansi kekuasaan. Mereka merasa memiliki posisi yang lebih tinggi dan tidak perlu memedulikan keluhan masyarakat kecil,” tambahnya.
Ia pun mempertanyakan keabsahan dari hadiah mobil mewah tersebut dan mendesak adanya transparansi kepada publik.
“Benarkah itu Pak Syahril yang dapat mobil dari program tabungan simapan BDL? Uang pribadi? Atau uangnya PDAM?” Khoir mempertanyakan.
“Mobil itu hadiah program undian kan? Apakah ada rekayasa? Kalau tidak, memangnya ada kebetulan yang sesempurna ini?” Pungkasnya
Masyarakat kini mendesak adanya transparansi publik terkait keabsahan hadiah tersebut dari kedua belah pihak.
(Redaksi)
