BONE, Reportase INC – Perangkat desa yang merangkap jabatan sebagai Ketua Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) atau Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) berisiko dikenai sanksi administratif berjenjang mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap, serta berpotensi terjerat sanksi pidana korupsi apabila terbukti terjadi penyalahgunaan anggaran atau konflik kepentingan.
Tindakan perangkat desa menjadi ketua P2S/P2SP bertabrakan dengan aturan kepegawaian desa maupun petunjuk teknis (juknis) program pembangunan sekolah
Sanksi bagi perangkat desa yang melakukan rangkap jabatan diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (khususnya Pasal 51) serta peraturan turunannya.
pejabat struktural pemerintah desa tidak boleh menjabat sebagai Ketua P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan).
Potensi Benturan Kepentingan (Conflict of Interest): Penunjukan perangkat desa sebagai Ketua P2SP dalam proyek swakelola revitalisasi sekolah telah disorot oleh lembaga Antikorupsi, LSM dan publik karena berisiko menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta transparansi yang dipertanyakan.
Salah satu lembaga antikorupsi Kinprojamin ketua DPC Kabupaten Bone Armanto akan melaporkan SD Inpres 581 Awo 1 di Tipidkor polres Bone adanya dugaan konspirasi jahat penyalah gunaan wewenang dan Anggaran Revitalisasi tahun 2026
,”Diangkatnya kasih kesra dan pelayanan Desa Awo 1 sebagai ketua P2SP adalah bukti konspirasi jahat kepala sekolah dan kasi Kesra ,untuk kepentingan pribadi yang perlu di pertanggung jawaban,” Tegas Armanto 16/11/2026
Indariani kepala sekolah SD Inpres 581 Aw0 1 yang di hubungi melalui chat WhatsApp pribadi guna konfirmasi tidak merespon begitupula kasi Kesra dan pelayanan Julianto tidak merespon hingga berita ini di tayangkan
(Rosna)

















