LAMONGAN,VReportase INC – Kasus ini bermula ketika data kredit macet BDL bocor ke ruang publik.
Borok kasus kredit macet di Bank Daerah Lamongan (BDL) kian hari kian melebar.
Jaringan Masyarakat Lamongan (Jamal) kini membongkar data baru yang menyeret keterlibatan tokoh-tokoh elit politik setempat, memicu desakan publik agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan segera mengambil tindakan nyata.
Setelah melakukan kroscek dan analisis mendalam, para aktivis Jamal menemukan kejanggalan berupa sederet nama debitur yang diduga merupakan figur-figur berpengaruh di Kabupaten Lamongan.
“Sebenarnya tokoh elit yang namanya masuk dalam debitur kredit macet itu ada banyak, bukan hanya yang diduga kepala pasar daerah saja,” ungkap Khoirul Huda, Koordinator Divisi Advokasi Jaringan Masyarakat Lamongan.
Huda membeberkan bahwa salah satu nama yang tercatat dalam daftar kredit macet tersebut ada yang diduga seorang pimpinan partai politik besar di Kabupaten Lamongan.
Partai yang dimaksud merupakan partai berlogo pohon besar yang saat ini bertindak sebagai pengusung penguasa daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun, kredit jumbo senilai Rp 2,5 miliar tersebut dicairkan pada Senin, 25 November 2024 berujung macet.
Temuan ini memicu kecurigaan Jamal terhadap sikap pasif yang ditunjukkan oleh jajaran legislatif.
Sebelumnya, aktivis Jaringan Masyarakat Lamongan mendorong pimpinan komisi B DPRD Kabupaten Lamongan untuk membentuk Pansus kredit BDL dalam audiensi (03/07/2026).
Namun hingga saat ini baik Komisi B maupun Pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan belum menindaklanjuti tuntutan para aktivis tersebut.
Kini Aktivis Jamal secara terbuka mempertanyakan komitmen dan keberanian pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan dalam mengusut tuntas skandal keuangan di bank milik daerah tersebut.
“Apakah karena ada orang ini di gedung dewan sehingga pimpinan DPRD Kabupaten Lamongan tidak segera membentuk pansus untuk menindaklanjuti masalah ini?” ujar Huda mempertanyakan.
Hingga berita ini diturunkan, Jaringan Masyarakat Lamongan menegaskan tidak akan berhenti menyuarakan tuntutan mereka.
(Had/Red)
