LAMONGAN, Reportase INC – Lamongan memegang tahta: Nomor Satu Penghasil Padi di Jawa Timur, bahkan di seluruh Indonesia. Angkanya megah, dipajang dalam laporan, dibanggakan di rapat-rapat, dijadikan bukti keberhasilan pemerintahan.
Tapi di balik kemegahan angka itu, tersembunyi satu kenyataan yang memalukan: petani yang menanam, merawat, dan memanen padi itu justru yang paling menderita.
Lumbung padi nasional berdiri di atas keringat mereka, tapi kesejahteraan tak kunjung turun ke tangan mereka.
Ini bukan sekadar kesenjangan. Ini penindasan yang disahkan negara.
Pemerintah berteriak bangga soal tonase yang melonjak, tapi diam seribu bahasa ketika harga gabah anjlok tepat saat panen raya tiba. Mereka menuntut hasil maksimal, tapi membiarkan biaya produksi meroket sendirian. Irigasi rusak, jalan pertanian berlubang, pupuk langka dan mahal, benih tak terjamin semuanya dibebankan di pundak petani, sementara hasil panennya diambil alih pasar dengan harga yang menindas.
“Jangan sampai Lamongan menjadi juara produksi, tapi petaninya tetap dieksploitasi,” tegas Pengamat Kebijakan Publik Lamongan, Hadi Mulyono.
Dan kalimat itu bukan sekadar peringatan itu cermin wajah nyata yang selama ini ditutupi.
Pemerintah seolah berpikir: cukup petani menanam, sisanya urusan mereka sendiri. Mulai dari benih, air, pupuk, obat, hingga jalan mengangkut hasil semua diserahkan kepada kekuatan pasar yang kejam.
Ketika panen tiba, harga jatuh. Ketika biaya naik, tak ada perlindungan. Ketika utang menumpuk, tak ada yang peduli. Lumbung padi nasional, tapi petani hidup dari utang ke utang.
Hadi menegaskan: dukungan tidak boleh berhenti di seremonial. Mulai dari penanaman hingga pemasaran, pemerintah harus hadir bukan sekadar berteriak dari belakang meja. Irigasi bukan proyek hiasan, itu urat nadi.
Jalan pertanian bukan kemewahan, itu nyawa. Pupuk dan benih murah dan tepat waktu bukan bantuan, itu hak. Dan koperasi. Bukan sekadar nama di papan tulis, melainkan benteng agar petani tak lagi diperas oleh harga pasar yang curang.
Lebih dari itu: pemerintah berani tidaknya memberikan insentif fiskal bagi petani penggarap mereka yang paling banyak berkeringat, paling sedikit punya kuasa atas tanah yang digarap.
Selama kebijakan hanya mengejar angka produksi tanpa menyentuh beban hidup petani, maka predikat “lumbung padi” hanyalah topeng indah atas ketidakpedulian yang kejam.
Lamongan tidak butuh piala produksi. Lamongan butuh keadilan di sawah.
Jangan biarkan padi yang tumbuh subur di tanah ini tumbuh di atas penderitaan orang-orang yang merawatnya.
Jangan biarkan pemerintah sibuk menghitung tonase, sementara petani sibuk menghitung sisa utang setelah panen.
Karena pada akhirnya padi yang dipanen dengan penderitaan tidak akan pernah memberi berkah bagi siapa pun. Bukan untuk negara, bukan untuk rakyat.
Dan pastinya bukan untuk mereka yang memegang kendali kebijakan, namun membiarkan penindasan terus berulang.
Sudah saatnya: angka produksi bukan lagi tujuan akhir.
Kesejahteraan petani adalah satu-satunya ukuran keberhasilan yang benar.
(Had /Red)
