LAMONGAN, Reportase INC – Hingga memasuki bulan Mei, polemik terkait transparansi tata kelola di Bank Daerah Lamongan (BDL) terus bergulir tanpa kepastian. Jaringan Masyarakat Lamongan (JAMAL) menyatakan kekecewaannya lantaran surat permohonan audiensi yang telah dilayangkan sejak Februari 2026 tidak kunjung mendapatkan respon resmi dari pihak manajemen bank milik daerah tersebut.
Tepat pada Senin, 4 Mei 2026, perwakilan JAMAL kembali mendatangi Kantor Cabang Bank Daerah Lamongan untuk menagih kejelasan. Namun, upaya untuk menjalin komunikasi dua arah ini kembali menemui jalan buntu. Pihak bank dinilai sengaja menutup diri dengan selalu mendelegasikan Kepala Bagian Umum untuk menghadapi para simpatisan, alih-alih memberikan ruang bagi Direktur utama untuk memberikan penjelasan langsung.
Berdasarkan keterangan di lapangan, pihak JAMAL mengaku sudah empat kali meminta kepastian terkait surat tersebut, namun Direktur BDL terkesan enggan merespon maupun menemui perwakilan masyarakat. Sikap ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi publik. Kepala Bagian Umum BDL sendiri dinilai terus mencari celah untuk menghindari terlaksananya audiensi dengan dalih menjaga privasi data nasabah.
Menanggapi alasan tersebut, pihak JAMAL menegaskan bahwa tudingan mengenai permintaan data pribadi adalah keliru. Perwakilan JAMAL menyampaikan bahwa mereka sama sekali tidak berniat meminta atau melihat data pribadi milik nasabah. Fokus utama yang ingin dibahas dalam forum audiensi resmi tersebut adalah mengenai persoalan kredit macet yang terjadi di internal BDL.
Menurut mereka, sebagai lembaga perbankan daerah, BDL memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah penanganan kredit bermasalah demi menjaga stabilitas ekonomi lokal. Keengganan pihak manajemen untuk berdialog justru memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari jajaran direksi Bank Daerah Lamongan mengenai kapan audiensi tersebut dapat dilaksanakan. JAMAL menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga tercipta forum diskusi yang transparan dan akuntabel.
(Ade R)
