LAMONGAN, Reportase INC – Program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Lamongan kini tengah menjadi sorotan hangat menyusul mencuatnya isu miring terkait proses rekrutmen tenaga kerja. Isu lokal yang berkembang di tengah masyarakat menyebutkan adanya dugaan praktik titipan politik dalam pengisian posisi karyawan di setiap unit KDMP yang baru dibentuk. Sorotan utama tertuju pada kabar burung yang menyatakan bahwa ada jatah enam posisi karyawan di tiap KDMP yang sengaja dialokasikan untuk kepentingan kader atau simpatisan Partai Gerindra.
Kabar mengenai adanya intervensi partai politik ini memicu keresahan di tingkat desa, terutama di kalangan pengurus bentukan desa yang merasa ruang keterlibatan warga lokal menjadi terbatas. Pasalnya, skema tata kelola KDMP sendiri membagi peran kepemimpinan menjadi dua. Pertama adalah pengurus yang dibentuk oleh pihak desa untuk persiapan jangka panjang. Kedua adalah jajaran manajer bersama belasan karyawan operasional yang secara administratif digaji oleh PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pengelola selama masa transisi dua tahun awal.
Merespons polemik yang menggelinding bebas di Lamongan, salah seorang Direktur KDMP di wilayah Kabupaten Lamongan akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Direktur yang enggan disebutkan identitas lengkapnya demi menjaga kondusifitas ini menegaskan bahwa seluruh proses perekrutan pegawai, khususnya posisi strategis seperti manajer, dilakukan secara terbuka melalui seleksi nasional yang transparan.
Menurutnya, informasi tentang adanya kuota atau jatah enam orang karyawan untuk parpol tertentu di setiap KDMP adalah tidak benar dan tidak memiliki dasar regulasi sama sekali. Pihak manajemen menekankan bahwa KDMP adalah program murni untuk ketahanan pangan dan penguatan ekonomi masyarakat desa, sehingga tidak boleh disusupi oleh agenda politik praktis. Ia juga mengimbau masyarakat Lamongan agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu lokal yang sengaja diembuskan untuk memperkeruh suasana di masa awal perintisan koperasi ini.
Meskipun pihak direksi telah membantah rumor tersebut, pengawasan di lapangan tetap diperketat. Beberapa tokoh masyarakat Lamongan berharap agar sinergi antara pengurus bentukan desa dan manajemen operasional dari Agrinas bisa berjalan harmonis tanpa ada bayang-bayang intervensi luar. Transparansi dalam penempatan kerja di tingkat tapak dinilai menjadi kunci utama agar program nasional ini dapat diterima sepenuhnya oleh warga Lamongan tanpa menimbulkan kecurigaan politis.
(Ade R)
