TAKALAR, Reportase INC – Peserta berjumlah 565 orang yang lulus seleksi administrasi Hakim Perdamaian tahap Paralegal Academy. Akhirnya beberapa waktu lalu tereliminasi 265 menjadi 300 Kepala Desa (Kades) / Lurah lulus seleksi hakim perdamaian di desa. Sebelumnya 765 orang sejak awal mendaftarkan diri mengikuti Paralegal Academy yang berasal dari seluruh Nusantara di Indonesia.
Dari jumlah 300 peserta Kades / Lurah di seluruh Indonesia yang lulus mengikuti Hakim Perdamaian desa, salah satu diantaranya mewakili Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Muhammad Setiawan dari Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar.
Kandidat yang berjumlah 300 Kades / lurah tersebut, berhak untuk mengikuti tahap seleksi lebih lanjut untuk meraih Paralegal Justice Award 2023. Sebagai penyelenggara Paralegal Justice Award 2023, yakni Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) kerjasama dengan Kemenkumham, Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Muhammad Setiawan selaku Kepala desa (Kades) Bontokanang mengatakan, bahwa sangat bersyukur dan berterima kasih atas kelulusan dirinya mengikuti seleksi tahap Paralegal Academy dan akan mengikuti ke tahap Paralegal Justice. “Saya bersyukur dan sangat berterima kasih atas kesempatan mengikuti Paralegal Academy, oleh karena banyak peserta yang mengikuti dari seluruh Indonesia, bersaing dan akhirnya terlemenisasi”, tutur Kades Bontokanang.
Dirinya juga menambahkan, harapan kedepannya, akan membantu warga masyarakat yang mengalami masalah, untuk penyelesaian perdamaian, sesuai kesepakatan kedua belah pihak, tanpa harus berlanjut ke pengadilan.
Hakim Perdamaian (Paralegal Justice) di desa / kelurahan, dimaksudkan untuk persiapan meredam konflik yang terjadi di tingkat desa / kelurahan, sehingga permasalahan yang terjadi atau sengketa dapat diminimalisir masuk ke tingkat ranah pengadilan.
Jumlah peserta yang lulus administrasi. “Dari peserta 565 orang yang lulus seleksi administrasi tadi, akhirnya diumumkan sebanyak 300 peserta yang berhasil melewati tahap seleksi audisi. Hasil pengumuman seleksinya dapat dilihat di situs bphn.go.id“, ungkap Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana beberapa waktu lalu dalam keterangannya kepada awak media di Jakarta, Jumat 19/5/2023.
Peserta yang berhasil lulus seleksi berjumlah 300 peserta, terdiri, dari 207 kepala desa dan 93 lurah yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun Jawa Timur menjadi provinsi dengan peserta lulus terbanyak, yakni 59 orang dan diikuti Provinsi Bali dengan 45 orang dan Provinsi Jawa Barat sebanyak 27 orang.
Dalam kegiatan tersebut, panitia penyelenggara menilai peserta. “Para peserta dinilai berdasarkan atas Indikator penilaian”, tutur Kepala BPHN Widodo.
Indikator itu seperti pengalaman dalam penyelesaian sengketa di desa dan kelurahan, upaya kelayakan investasi, peningkatan sektor pariwisata, dan pembukaan lapangan kerja. Bagi peserta yang lolos seleksi administrasi dan audisi berhak mengikuti Paralegal Academy, sebuah program pelatihan yang termasuk dalam rangkaian kegiatan Paralegal Justice Award 2023.
“Paralegal Academy adalah program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para peserta dalam penyelesaian sengketa dan advokasi. Peserta akan mendapatkan pembekalan langsung dari ahli dan praktisi hukum terkemuka di Indonesia. Tak hanya itu, peserta juga akan diajarkan teknik dan strategi dalam penyelesaian sengketa serta memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila”, tambahnya.
Selanjutnya para peserta akan mengikuti tahapan, yakni penilaian seleksi eliminasi terhadap peserta yang mengikuti Paralegal Academy. Dari rangkaian kegiatan tersebut, Paralegal Academy dan Paralegal Justice Award 2023 akan digelar di Ancol, Jakarta. “Paralegal Academy akan dilaksanakan tanggal 29 – 31 Mei 2023. Kemudian penyerahan Paralegal Justice Award 2023 diadakan pada 1 Juni 2023, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Peserta Paralegal Academy juga berkesempatan mengikuti Upacara Hari Lahir Pancasila yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Monas”, tutur Kepala BPHN.
Selama ini peran kepala desa / lurah kerap dianggap sebelah mata. Padahal kontribusi mereka sangat besar bagi stabilitas nasional. Oleh karena gotong-royong dan kolaboratif, antara Kemenkumham, MA dan BPIP, inisiatif memberikan apresiasi dalam bentuk Paralegal Justice Award. “Sebuah anugerah yang ditujukan kepada kepala desa/lurah yang telah memberikan pengabdian tinggi dengan bertindak sebagai Nonlitigation Peacemaker (Juru Damai Desa)”, pungkasnya.
( Rosna)
