LAMONGAN, Reportase INC – Bantuan mesin panen combi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan kini tengah menjadi sorotan tajam publik.
Polemik ini mencuat setelah muncul isu adanya dugaan pungutan liar (pungli) hingga ratusan juta rupiah untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Kabar mengenai rencana pencairan bantuan 10 unit combine harvester besar yang akan di bagikan pada Agustus 2026 memicu respons cepat dari para petani.
Puluhan Kelompok Tani (Poktan) berbondong-bondong mendatangi kantor dinas untuk mengajukan permohonan.
“Tadi saya sudah ke dinas pertanian, ada banyak poktan lain juga disana, dan kami disuruh membuat proposal dan konfirmasi ke penyuluh pertanian dulu,” ujar salah satu pengurus Poktan asal Kecamatan Kalitengah.
Di tengah antusiasme petani, muncul kabar miring mengenai syarat setoran uang yang fantastis agar bantuan tersebut bisa cair. Nilai nominal yang diminta dinilai sangat memberatkan pihak petani.
“Poktan kami dimintai 200 juta rupiah kalau mau mendapat bantuan combine,” ungkap seorang Kepala Desa dari Kecamatan Sambeng.
Munculnya angka Rp200 juta ini memicu kekecewaan mendalam dari para pengurus Poktan.
Mereka menegaskan bahwa combine harvester tersebut merupakan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi hak murni para petani.
Mereka menyayangkan mengapa program yang seharusnya gratis justru diduga diuangkan saat masuk ke tingkat daerah.
Saat ini, para petani Lamongan menuntut transparansi dan keadilan.
(Had / Red)
