SiIMALUNGUN, Reportase INC — Dugaan pelanggaran hukum dalam pemberhentian lima orang perangkat Nagori Puli Buah, Kecamatan Raya Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, mengemuka ke publik. Kelima perangkat nagori tersebut mengaku diberhentikan secara sepihak oleh Pangulu Nagori tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Mantan Sekretaris Nagori, Ariando Saragih, mewakili rekan-rekannya, menyampaikan pengaduan ini kepada media melalui pesan WhatsApp pada Kamis (22/5/2025). “Kami dari perangkat Nagori Puli Buah diberhentikan secara sepihak tanpa prosedur. Padahal kami sudah menempuh jalur hukum dan menang hingga tingkat banding di PTTUN Medan,” ungkap Ariando.
Adapun lima orang perangkat nagori yang diberhentikan tersebut adalah:
1. Ariando Saragih – Sekretaris Nagori
2. Pratiwi Dasuha – Bendahara Nagori
3. Betti Tumiar Haloho – Kepala Urusan Pemerintahan
4. Franciska Tampubolon – Kepala Dusun (Gamot) Dusun I
5. Sabar Risnando Gultom – Kepala Dusun (Gamot) Dusun IV
Kelima orang ini menyatakan bahwa pemecatan mereka dilakukan pada bulan September 2023. Namun, gaji bulan Agustus 2023 pun tidak mereka terima. “Kami bahkan tidak dibayar untuk bulan sebelum pemberhentian, padahal kami masih aktif bertugas,” jelas Ariando.
Merasa dirugikan dan tidak mendapatkan keadilan di tingkat nagori maupun kecamatan, kelimanya menggugat Pangulu Nagori Puli Buah ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Proses hukum berlangsung hingga tingkat banding, dan hasilnya berpihak kepada mereka.
Berikut rincian putusan dan dokumen hukum yang telah berkekuatan hukum tetap:
– Putusan PTUN Medan No. 134G/2023/PTUN.MDN tanggal 20 Februari 2024, menyatakan pemberhentian kelima perangkat nagori tersebut tidak sah.
– Putusan banding PTTUN Medan No. 44/B/2024/PT.TUN.MDN, menguatkan putusan tingkat pertama.
– Surat eksekusi PTUN No. 148/Pen.Eks/G/2023/PTUN.MDN, diperkuat kembali dengan putusan PTTUN Medan No. 64/B/2024/PT.TUN.MDN.
Mereka juga mengungkap bahwa PTUN telah menyurati instansi terkait, antara lain: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN-RB, Bupati Simalungun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN), Inspektorat Daerah, hingga Camat Raya Kahean. Namun, hingga kini, tidak ada satu pun respons atau tindakan dari pihak-pihak tersebut.
Pangulu Diduga Abaikan Putusan Pengadilan
Dalam pengakuannya, Ariando menyebut bahwa Pangulu Nagori Puli Buah menunjukkan sikap menantang terhadap putusan hukum. Saat pelantikan perangkat nagori yang baru pada 31 Januari 2025, pangulu dikatakan menyampaikan pernyataan kontroversial di hadapan hadirin.
“Pangulu berkata, ‘Tidak ada hukum yang bisa menantang keputusan pangulu, itu hak saya, sekalipun itu presiden,’” tutur Ariando, menirukan ucapan pangulu saat pelantikan.
Pernyataan tersebut, menurut para korban, mencerminkan arogansi kekuasaan dan tidak menghormati hukum yang telah ditegakkan oleh lembaga peradilan resmi negara.
Tidak Menyuap Jadi Alasan Ditinggalkan?
Ariando dan rekan-rekannya juga menduga bahwa sikap apatis dari pihak kecamatan maupun kabupaten disebabkan karena mereka tidak memberikan “uang pelicin.” “Memang untuk kelancaran urusan, seperti biasa, kami tidak memberi uang sogokan ke pihak kecamatan dan Pemkab Simalungun. Mungkin karena itu, proses eksekusi hukum kami diabaikan,” ujarnya.
Tuntutan Keadilan
Kelima mantan perangkat nagori tersebut meminta perhatian serius dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaga negara seperti Ombudsman RI, Komnas HAM, Komisi II DPR RI, serta pihak-pihak penegak hukum lainnya agar intervensi dilakukan terhadap Pemkab Simalungun dan aparat di bawahnya yang mengabaikan putusan hukum yang sah.
“Kami hanya minta keadilan ditegakkan. Kalau keputusan pengadilan tidak bisa dijalankan, lalu hukum untuk siapa? Kami minta agar hak kami dipulihkan dan pemerintah jangan tutup mata,” kata Ariando menutup keterangannya.
Hingga berita ini dirilis, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Kepala dinas DPMPN Sarimuda Purba, Inspektorat Daerah, maupun Pangulu Nagori Puli Buah Sarmedi. Redaksi akan terus mengawal dan memperbarui perkembangan kasus ini demi keadilan dan kepastian hukum di tingkat nagori.
(S.Hadi Purba)
