LAMONGAN, Reportase INC – Polemik dugaan kredit macet di Bank Daerah Lamongan (BDL) semakin menjadi sorotan tajam publik.
Masyarakat menyayangkan kinerja bank pelat merah tersebut yang dinilai sarat akan kepentingan politik.
Merespon keresahan itu, aktivis Jaringan Masyarakat Lamongan (Jamal) bergerak aktif mengkritisi manajemen BDL dan menyampaikan aspirasi warga langsung ke legislatif.
Dalam audiensi yang digelar bersama Komisi B DPRD Kabupaten Lamongan serta jajaran direksi dan pengawas BDL pada Jumat (03/07/2026),
Jamal membongkar sejumlah temuan mengejutkan terkait daftar debitur yang mengalami kredit macet.
Salah satu aktivis Jamal mengungkapkan bahwa polemik ini merupakan kasus lama yang terus dibiarkan hingga memicu kejenuhan dan kekecewaan di tengah masyarakat.
Ia membeberkan adanya nama-nama besar dan lingkaran elit yang masuk dalam daftar hitam pinjaman BDL.
“Sebenarnya ini kasus lama dan masyarakat sudah muak. Kok bisa ada satu orang punya kredit macet sampai tiga kali yang masing-masing nominalnya miliaran rupiah, yang diduga dia merupakan seorang direktur pasar daerah lamongan,
selain dia, ada juga adik, keponakan elit politik lainnya dan bahkan ada anggota dewan juga yang namanya masuk dalam list kredit macet BDL,” ungkap di hadapan forum audiensi.
Aktivis tersebut juga menegaskan alasan pihaknya sengaja menyurati Komisi B DPRD Lamongan untuk memediasi persoalan ini.
Ia menilai para anggota Komisi B bersih dari pusaran kasus tersebut, sehingga memiliki posisi tawar yang objektif.
“Kami berani mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Komisi B, karena di Komisi B ini anggotanya tidak ada yang masuk di daftar kredit macet BDL. Jadi mungkin akan punya sedikit keberanian untuk menindaklanjuti kasus ini,” tambahnya.
Melihat skala kerugian dan profil para debitur yang terlibat, aktivis Jamal lainnya, Naili Fauziah Zahid, menegaskan bahwa perkara ini tidak bisa diselesaikan dengan mekanisme penagihan biasa.
Pihaknya menuntut tindakan politik yang lebih tinggi dari DPRD Lamongan.
“Sekali lagi yang sedang kita bahas hari ini bukan kredit macet biasa, tapi ini kredit macet luar biasa, yang perlu dibentuk pansus (panitia khusus) oleh anggota dewan untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Naili Fauziah.
Kini, bola panas berada di tangan DPRD Kabupaten Lamongan. Masyarakat luas tengah menunggu langkah konkret dan ketegasan para wakil rakyat dalam mengusut tuntas skandal keuangan ini.
Di sisi lain, Jaringan Masyarakat Lamongan berkomitmen penuh untuk terus mengawal kasus kredit macet luar biasa ini hingga tuntas dan transparan.
(Had/Red)
