LAMONGAN, Reportase INC – Penyaluran bantuan combine harvester (mesin pemanen padi) besar di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan kini memicu sengketa dan menjadi buah bibir masyarakat setelah diduga salah sasaran.
Sengketa ini mencuat setelah bantuan tiga unit combine harvester besar dari Kementerian Pertanian diduga dialihkan ke kelompok tani (poktan) lain.
Kasus ini menyeret enam poktan yang tersebar di enam kecamatan berbeda di Kabupaten Lamongan.
Perkara ini bermula saat DKPP Kabupaten Lamongan mengirimkan surat permohonan bantuan combine harvester besar kepada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan.
Dalam surat bernomor 521/198/413.119/2026 tersebut, ditetapkan tiga poktan sebagai Calon Penerima (CP),
Yaitu Poktan Sri Lestari (Desa Sukosongo Kecamatan Kembangbahu), Poktan Gotong Royong Dua (Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun), Poktan Rejeki Barokah Cani (Desa Candisari, Kecamatan Sambeng).
Informasi yang dihimpun oleh awak media menyebutkan bahwa tiga unit mesin pemanen tersebut sebenarnya sudah tiba dan tersimpan di Gudang DKPP Lamongan sejak Juni 2026.
Namun, hingga kini ketiga poktan yang tercantum di surat permohonan tersebut mengaku sama sekali belum menerima unit alsintan yang mereka ajukan.
“Sampai hari ini (19/07/2026) kami belum menerima barang tersebut, kami sudah lama menunggu,” ujar salah satu anggota Poktan Sri Lestari Desa Sukosongo dengan nada kecewa.
Kecurigaan menguat setelah investigasi lapangan oleh awak media menunjukkan bahwa tiga unit combine harvester besar tersebut sudah tidak ada lagi di gudang penyimpanan DKPP Lamongan.
Kabar yang santer beredar di masyarakat menyebutkan alsintan tersebut telah diserahkan kepada tiga poktan lain di luar daftar pengajuan resmi.
Saat dikonfirmasi mengenai perkara tersebut, Kepala DKPP Kabupaten Lamongan, Dr. Mugito, M.M., justru mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut. Ia melempar tanggung jawab teknis kepada bawahannya.
“Saya tidak tahu menahu soal bantuan combine harvester besar tersebut. Untuk lebih jelasnya silakan konfirmasi ke Ibu Defi Mei Isnaini, S.P., M.Agr., yang menjabat sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura di DKPP Kabupaten Lamongan,” kelit Mugito saat ditemui awak media.
Ketidakjelasan penyaluran ini memicu gelombang protes dan pertanyaan besar dari masyarakat petani di Lamongan. DKPP dinilai tidak transparan dan diduga sengaja “bermain” dalam membagikan bantuan negara.
(Had/Red)
