LAMONGAN, Reportase INC – Ketegangan antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lamongan dan Jaringan Masyarakat Lamongan (Jamal) pasca-insiden walkout dalam agenda audiensi pemanfaatan lahan hutan untuk tanaman jagung kian memanas (03/08/2026).
Aksi mundur para aktivis dari ruang pertemuan tersebut dipicu oleh ketidakkonsistenan pihak dewan dalam memenuhi komitmen waktu dan tempat yang telah mereka jadwalkan sendiri.
Pimpinan dewan sempat mengeluarkan bantahan resmi di media massa terkait tudingan para aktivis. Namun, respons tersebut justru dinilai kekanak-kanakan oleh elemen masyarakat sipil dan para aktivis.
Sikap defensif pimpinan dewan menuai kritik keras dari warga lokal yang menilai wakil rakyat telah kehilangan fokus pada esensi masalah.
“Seharusnya pimpinan dewan lebih dewasa. Bentuk klarifikasi harusnya membahas soal substansi.
Apa sih yang sebenarnya dikeluhkan oleh Jamal dan petani hutan? Apa penyebabnya? Masalahnya di mana? Solusinya apa untuk petani hutan? Harusnya begitu,” ujar salah satu Ketua RT di Lamongan kepada awak media.
Ia bahkan menyentil kinerja legislatif dengan mengutip pernyataan ikonik mendiang Presiden RI ke-4.
“Kalau dewan seperti itu, semakin membenarkan statemen Gus Dur, bahwa anggota dewan itu kekanak-kanakan,” pungkasnya.
Kritik serupa juga dilayangkan langsung oleh internal Jaringan Masyarakat Lamongan. Pihak Jamal meminta dewan melakukan evaluasi internal menyeluruh atas buruknya tata kelola birokrasi komunikasi mereka.
“Pimpinan dewan seharusnya bisa introspeksi diri atas kejadian tersebut, dan seharusnya mereka bisa bersikap lebih bijak,” tegas Khoirul Huda, aktivis Jaringan Masyarakat Lamongan.
Jaringan Masyarakat Lamongan menegaskan akan terus mengawal kasus pemanfaatan lahan ini secara ketat hingga pimpinan dewan menjadwalkan ulang agenda audiensi resmi secara profesional.
Jamal memastikan tidak akan mundur dari substansi perjuangan nasib petani hutan.
(Had / Red)
