BONE,VReportase INC – SMP 9 Watampone Diduga mark-up anggaran, Kepala Sekolah berlindung di balik Kejaksaan
Bantuan Revitalisasi Sekolah Menengah pertama Watampone Kabupaten Bone.
Bantuan rehab ruang yang tidak transparansi anggaran menimbulkan tanda tanya warga ada apa tidak adanya transparansi
Bakri. S.Pd..M.Pd. yang mengaku mendapatkan 5 ruang dengan anggaran Rupiah 676.258 000 dari APBN tahun 2026
Rehab ruang UKS (unit Kesehatan Sekolah) komputer , serta sebuah bangunan WC ( Water Closet) bangunan musholla dengan anggaran yang di berikan seharusnya kepala sekolah transparansi sesuai anggaran yang tersedia .
Proyek tersebut merupakan bagian dari Program Satuan Pendidikan yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) tahun 2026
Jika proyek tersebut tidak mencantumkan informasi dan menutup transparansi mengenai P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan), tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas publik dan mekanisme swakelola yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Konsultan pengawas, dan perencana,
Sangat di sayangkan dalam pembangunan yang super ketat pengawasan tidak terlibat nya pihak sekolah sebagai panitia P2SP .Bakri S.Pd M.pd yang notabene tidak ada dalam daptar susunan P2SP sebagai panitia hal tersebut diduga ada konspirasi jahat, kolaborasi saling melindungi kejahatan korupsi.
Bakri kepala sekolah SMP 9 merasa aman karena kejaksaan selalu hadir memantau proyek tersebut sehingga dirinya merasa aman- walaupun tabrak aturan karena payung yang tak terlihat yaitu kejaksaan
saat di konfirmasi melalui telepon selulernya,” untuk apa lagi yang memberi materi kejaksaan yang memantau juga kejaksaan jadi semua berjalan dengan baik ,” katanya 19/9/2026
perlu di ketahui bersama makin sering APH ke proyek semakin ketat pengawasan, ,makin berpeluang dana tersebut di rampok berjamaah.
informasi dimana pada rehab bangunan diduga tidak sesuai dengan anggaran yang tersedia diduga terjadi mark up
jika di bagikan dengan anggaran yang ada dalam satu ruangan dengan pembuktian pembelian material sangat tidak sesuai yang hanya pekerjaan rehab, kuat dugaan hanya di akali untuk memperkaya diri kepala sekolah,
Hal tersebut di tanggapi oleh ketua DPC Kinprojamin Kabupaten Bone salah satu lembaga antikorupsi Armanto,” Apakah kepala sekolah SMP 9 berani’ uji pembelian material dengan anggaran yang di terima,Saya minta Tipikor untuk memeriksa Kepala sekolah ,” Tegas Armanto guna memastikan tidak ada pelampauan anggaran. 16 /9/2026
UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2 dan 3 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta menyalahgunakan kewenangan hingga merugikan keuangan negara, dapat dipidana penjara hingga 20 tahun dan denda hingga Rp1 miliar.
(Rosna)
